Aktivis LSM tuding pelemahan KPK sudah terendus lama
Merdeka.com - Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Chris Biantoro, mengatakan jika kejanggalan dalam pelemahan KPK sudah terendus sejak lama. Hal ini, tuding dia, terindikasi dari ngototnya PDIP untuk merevisi UU KPK.
"Pelemahan ini tercium sejak lama, khususnya saat PDIP mendesak Budi Gunawan menjadi Kapolri lalu pemaksaan pidana komisioner KPK sampai sekarang ngotot revisi Undang-undang KPK," ujarnya dalam diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
"Hari ini kita melihat PDIP sebagai fraksi terbesar yang ngotot untuk revisi UU KPK. Kami melihat ada unsur kesengajaan PDIP untuk merusak sistem ketatanegaraan. Saat PDIP berkuasa selalu ada yang merugikan rakyat. Di era PDIP (2001-2004) Hendropriyono diangkat jadi BIN, kemudian sekarang ada revisi UU KPK," sambungnya.
Chris menambahkan jika revisi UU KPK dapat melukai hati rakyat. "Revisi Undang-undang KPK merupakan kejadian yang melukai rakyat. Kita tentu tidak mau KPK nanti dijadikan seperti Komnas HAM yang hanya bisa melakukan penyelidikan lalu penyidikan dan penuntutannya dimentahkan pengadilan," ucapnya.
Chris juga menyebut jika wacana revisi ini adalah sebuah langkah mundur. Revisi ini adalah ujian kesekian kalinya bagi Presiden Jokowi yang sudah sepatutnya tunduk pada rakyat, sehingga menolak untuk merevisi UU KPK.
"Kalau pada akhirnya Presiden Jokowi menyetujui surat Baleg (Badan Legislasi) DPR terkait revisi tersebut, maka lengkap sudah di bawah PDIP republik ini dibuat terpuruk," tuduhnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaPP Pemuda Katolik: IKN Wajib Dilanjutkan
Pemuda Katolik melibatkan para cendekiawan dan akademisi Katolik untuk memproyeksikan hal-hal yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang dan yang akan datang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaJadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik ke MK
Arsul optimistis kebersamaan dan kekompakan hakim konstitusi mampu meningkatkan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap MK.
Baca SelengkapnyaCara Anies Kembalikan Independensi KPK Jika Menang Pilpres 2024
"Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK," kata Anies.
Baca SelengkapnyaPengacara Korban Pelecehan Rektor UP Nonaktif Kritik Komnas Perempuan: Lamban Tangani Laporan
Amanda menyebut, LPSK lebih responsif ketimbang Komnas Perempuan.
Baca SelengkapnyaPPP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan Usut Peningkatan Signifikan Suara PSI di Pemilu 2024
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romy meyakini ada ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.
Baca Selengkapnya