Merdeka.com - Polri melakukan mutasi besar-besaran perwira menengah. Salah satu yang digeser adalah AKBP Edy Suwandono, atasan AKP Ichwan Lubis yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN).

AKBP Edy Suwandono merupakan Kapolres Pelabuhan Belawan. Sementara Ichwan, sebelum ditangkap BNN lalu dicopot, menjabat Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam surat telegram Kapolri No ST/1062/IV/2016, diterbitkan 28 April 2016, Edy Suwandono kini diangkat menjadi Wadir Reskrimsus Polda Kepulauan Riau. Posisi ditinggalkannya diisi AKBP Tri Setyadi Artono, sebelumnya menjabat Koorsprim Polda Sumatera Utara.

Kepala Subbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, berkilah mutasi itu hal biasa. Perpindahan Edy dari posisi Kapolres Pelabuhan Belawan dianggap tidak terkait dengan kasus menimpa anak buahnya.

"Mutasi itu tidak ada kaitan dengan kasus itu. Ini hal biasa untuk penyegaran organisasi," kata MP Nainggolan.

MP Nainggolan menambahkan, kasus AKP Ichwan adalah masalah pribadi dan tidak terkait dengan Polres Pelabuhan Belawan. "Kasus itu adalah kasus pribadi, kasus ini tidak ada kaitannya," sambung MP Nainggolan.

Selain Edy, sejumlah perwira menengah Polda Sumut ikut dimutasi. Di antara yang dipindah yaitu posisi Kabid Humas Polda Sumut ditinggalkan Kombes Helfi Assegaf. Posisi itu diisi AKBP Rina Ginting.

Posisi Direktur Reskrimsus, Direktur Resnarkoba, Direktur Intelkam, Direktur Polisi Perairan, Direktur Lantas, Karorena, Karoops dan Kabid TI, Wadir Res Narkoba, Wadir Polair dan Wakasat Brimob Polda Sumut juga berganti. Sejumlah Kapolres juga dimutasi, seperti Kapolres Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Tebing Tinggi, Batubara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Samosir, Humbahas dan Nias Selatan.

AKP Ichwan Lubis ditangkap BNN setelah menerima aliran dana Rp 2,3 miliar dari bandar narkoba. Fulus itu disebutkan buat mengurus salah satu anggota jaringan narkoba Malaysia-Aceh-Medan, ditangkap BNN.

Kabid Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi menyatakan, Ichwan dijerat dengan pasal pemberantasan tindak pidana pencucian uang.