Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini menjatuhkan putusan terdakwa kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Chairun Nisa, dengan pidana penjara selama empat tahun.

Dalam amar putusannya, Hakim Anggota Gosen Butar-Butar menyatakan mantan Ketua MK, Akil Mochtar, tidak terbukti mempengaruhi Hakim Konstitusi lain dalam perkara perselisihan hasil pilkada Gunung Mas.

"Saksi Akil Mochtar tidak terbukti mempengaruhi hakim-hakim lain, yaitu Anwar Usman dan Maria Farida Indrati, sebagai anggota hakim panel dalam perkara perselisihan pilkada Kabupaten Gunung Mas," kata Hakim Gosen saat membacakan amar putusan Nisa, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/3).

Hakim Gosen melanjutkan, majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan jaksa yang menyatakan duit sogok buat Akil sudah diterima Nisa. Sebab, menurut mereka duit sogok Rp 3 miliar dari Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun buat Akil tidak pernah diterima langsung Nisa.

"Peran terdakwa adalah perantara. Karena terdakwa adalah anggota DPR yang dikenal dekat dengan Akil dan berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah," ujar Hakim Gosen.

Nisa juga disebut tidak bisa mempengaruhi putusan MK karena bukan hakim konstitusi. Tetapi, Nisa menerima uang Rp 75 juta yang tidak terkait perkara di MK dan disebut sebagai sumbangan ibadah haji oleh Hambit.

"Majelis tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum uang Rp 3 miliar itu untuk terdakwa Chairun Nisa. Uang tersebut berada di dalam mobil terdakwa dan bertentangan dengan unsur telah berpindah tangan," ujar Hakim Alexander Marwata.