Merdeka.com - Ketua panitia pembebasan Tol Tanjung Priok, Junaedi berjanji akhir bulan ini pembebasan lahan tol selesai. Namun, tidak semua lahan bisa dibebaskan.

"Ada 11 bidang lahan di Kalibaru yang selesai bulan ini," ujar dia di Jakarta Rabu (16/4).

Menurut Junaedi, kesebelas bidang itu jika dikonversi seluas sekitar 2 ribu meter persegi. Dia mengaku, warga yang memiliki lahan 11 bidang itu sebenarnya sudah sepakat dengan harga appraisal yang ditentukan pemda sebesar Rp 1,9 juta per meter persegi. Hanya saja, ada beberapa warga yang memprovokasi untuk menahan dulu kesepakatan tersebut. "Warga mintanya Rp 10 juta per meter persegi," kata Junaedi.

Junaedi menjelaskan, proyek pembangunan jalan tol tersebut seharusnya bisa dikerjakan. Sebab, permasalahan pembebasan lahan untuk 11 bidang itu sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Proyek bisa jalan karen sudah konsinyasi. Jika warga tetap menolak mereka berhubungan dengan pengadilan," jelasnya.

Dia juga menuturkan, 11 bidang lahan itu merupakan tanah negara. Namun Hak Penggunaan Lahannya diserahkan ke PT Pelindo. Warga tinggal di situ merasa juga memiliki hak atas tanah itu. Sebab, mereka sudah tinggal bertahun-tahun. "Mereka tinggal di situ juga tidak memiliki sertifikat tanah," ucapnya.

Persoalan yang sama juga terjadi pada 33 bidang yang terletak di Jampea, Jalan Sulawesi. Menurut dia, warga pun setuju dengan harga appraisal dari pemda sebesar Rp 12 juta per meter persegi. Hanya ada beberapa warga yang menginginkan tanah dihargai sebesar Rp 35 juta per meter persegi. Luas lahan untuk ke 33 bidang itu, kata dia sebesar 2.630 meter persegi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto mengatakan, persoalan pembebasan lahan tol Tanjung Priok murni wewenang pemda. "Kami hanya membangun tol saja," pungkasnya.