AJI sebut polisi dan DPR musuh kebebasan pers
Merdeka.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menetapkan Polri dan DPR RI sebagai musuh kebebasan pers tahun 2012. Polri yang merupakan aparat keamanan sipil dan DPR sebagai lembaga legislatif dinilai telah memperburuk situasi kemerdekaan pers di Indonesia
Ketua AJI Indonesia Eko Maryadi menyatakan hingga 2012 Polri sebelumnya telah enam kali ditetapkan sebagai musuh kebebasan pers. AJI Indonesia pernah menetapkan Polri sebagai musuh kebebasan pers tahun 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2008.
"Itu menunjukkan reformasi institusi Polri hanyalah retorika. Sampai sekarang tak ada satupun aparat Polri yang dihukum karena melakukan kekerasan terhadap jurnalis," kata Eko di sela-sela Resepsi Hari Ulang Tahun AJI ke 18 di Jakarta, Selasa (7/8).
"Kekerasan terhadap jurnalis yang terus terjadi menunjukkan profesi jurnalis belum mendapatkan perlindungan nyata dari aparat penegak hukum. Bahkan, dari 45 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada periode tersebut, sepuluh kasus diantaranya dilakukan oleh oknum polisi (enam kasus) dan TNI (empat kasus)," kata Eko.
Menurut Eko, kekerasan yang dilakukan oleh Polri meningkat tajam saat terjadi gelombang unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Penanganan pengunjuk rasa oleh polisi berujung kekerasan terhadap jurnalis yang meliput berbagai unjuk rasa di berbagai daerah.
AJI Indonesia menyayangkan kekerasan dialami oleh jurnalis, padahal polisi mengetahui keberadaan jurnalis. Kekerasan justru terjadi karena oknum polisi ingin merampas alat kerja jurnalis yang telah merekam bagaimana kinerja polisi menangani para pengunjuk rasa.
Selama setahun terakhir, lanjutnya, para pelaku kekerasan terhadap jurnalis semakin beragam. Sejumlah 35 kasus kekerasan antara lain melibatkan oknum pegawai negeri sipil (enam kasus), kader partai politik (dua kasus), anggota DPRD (dua kasus), mahasiswa (empat kasus), warga secara perorangan (lima kasus).
AJI Indonesia menilai semakin beragamnya latar belakang pelaku kekerasan terhadap jurnalis merupakan buah praktek impunitas aparat Polri terhadap pelaku kekerasan. Upaya pembiaran pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak diproses sesuai hukum yang berlaku telah menjadi bahan pembelajaran bagi publik, bahwa melakukan kekerasan terhadap jurnalis aman dari jeratan hukum.
"Itu menambah buruk prestasi Polri dalam perlindungan hukum profesi jurnalis," kata Eko.
Koordinator Divisi Advokasi AJI, Aryo Wisanggeni menambahkan, DPR dipilih karena ada dua undang undang yang mengancam kebebasan pers diantaranya undang undang intelijen dan undang undang penanganan konflik sosial.
"Berbagai rumusan karet mengancam pemenuhan hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial," katanya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaJawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara
Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaAda Demo di DPR, Polisi Bakal Alihkan Lalu Lintas
Pengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaTeken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu
Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca Selengkapnya5 Fakta Masjid Istiqlal yang Tidak Banyak Orang Tahu
Lima fakta Masjid Istiqlal yang tidak banyak orang tahu
Baca Selengkapnya