Merdeka.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) mengecam rencana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengirim wartawan di lingkungan Pemprov Jateng ke Jerman untuk pelatihan jurnalistik. AJI menilai pelatihan ke Jerman itu dengan menggunakan dana APBD Pemprov Jateng merupakan suap dan melanggar kode etik jurnalistik.

"AJI mendukung agar wartawan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme. Namun, AJI berpendapat pihak yang wajib memberikan pelatihan ke wartawan adalah perusahaan media dan organisasi profesi jurnalis. Pemprov bukanlah pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan. Apalagi menggunakan dana milik publik (APBD) untuk berangkat ke Jerman. Kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan. Sebab, wartawan adalah profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik," tegas Ketua AJI Kota Semarang dalam siaran persnya ke merdeka.com Kamis (9/10).

Roffiudin menyatakan kode etik jurnalistik menjadi tolak ukur, pijakan dan dasar pemikiran untuk menunjukkan tindakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan.

"Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers menyatakan, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pengertiannya adalah, pertama, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Sudah seharusnya Pemprov Jateng ikut mendukung penegakan kode etik jurnalistik. Wartawan harus didorong independen atau berdaulat," ungkapnya.

Lihat Ganjar Pranowo di Liputan6.com

Untuk itu, AJI mendesak supaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih bermanfaat. Sebab, hal ini sesuai dengan janji Ganjar-Heru dalam kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah 2013 lalu.

"Daripada memberangkatkan wartawan ke Jerman lebih baik anggarannya untuk menyelesaikan problem-problem kerakyatan di Jateng, seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain-lain. AJI menilai problem kerakyatan di Jawa Tengah masih banyak yang belum terselesaikan. Pemprov harus lebih cerdas dan kreatif dalam menelorkan kebijakan," ujarnya.

Lebih lanjut Rofiq menilai, jika ingin mendorong perbaikan dunia pers di Jateng, lebih baik memberikan kesejahteraan kalangan pers. "Saat ini, banyak wartawan yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten/kota. Saat ini, masih banyak pekerja media yang belum mendapatkan hak tunjangan, jaminan kesehatan tenaga kerja, THR dan lain-lain. Bahkan, saat ini AJI masih mendampingi perjuangan 12 jurnalis Harian Semarang yang menuntut hak pesangon karena di-PHK. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan agar perusahaan media Harian Semarang memberikan pesangon tapi nyatanya perusahaan ini tak mau mematuhi putusan itu. Jika kondisi tenaga kerja sektor media masih belum menggembirakan lalu dimana peran pemerintah untuk hadir menegakkan aturan ketenagakerjaan?" ungkapnya.

Jika masalah kerakyatan di Jawa Tengah sudah selesai termasuk kesejahteraan pekerja media. Maka bolehlah Pemprov membantu pendidikan dan pelatihan bagi jurnalis.

"Tapi, untuk mencegah konflik kepentingan wartawan maka dana tersebut tak dikelola pemprov secara langsung dan organisasi profesi wartawan. Dana bisa bisa dihibahkan ke pihak ketiga untuk mengelola, misalnya Dewan Pers atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau kampus yang konsen meningkatkan profesionalisme jurnalis. Pengetatan, transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi prasyaratnya," katanya.

"Kami sebelumnya mendukung dan mengapresiasi kebijakan penghapusan amplop wartawan oleh Pemprov Jawa Tengah. Tapi untuk kebijakan Pemprov Jateng memberangkatkan wartawan ke Jerman dari anggaran APBD, AJI dengan tegas menolak. Efektifitas dan efisiensi wartawan ke Jerman juga patut dipertanyakan, mengingat perbedaan kultur jurnalis di Jawa Tengah dan masyarakat Jerman. Memang ada anggota AJI Semarang yang ikut diajak ke Jerman. Atas undangan itu kami mengucapkan terima kasih. Tapi mohon maaf, kami tak bisa memenuhinya," pungkasnya.