Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pelaku usaha Jepang berinvestasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, usai bertemu Menlu Jepang Motegi Toshimitsu dan rombongan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1) kemarin. Ajakan pelaku usaha negeri sakura berinvestasi itu dinilai bentuk pemerintah perkuat posisi dari tekanan China.

"Upaya Presiden Jokowi ini memberikan semacam keseimbangan untuk sinyal kepada Tiongkok bahwa kita tidak mau didikte Tiongkok," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu, (12/1).

Menurut Djayadi, kehadiran Jepang nantinya memberi sinyal posisi pemerintah Indonesia kepada China yang belakangan terlihat melintas zona ekonomi eksklusif Indonesia di kawasan Natuna.

Tak hanya Jepang, perusahaan baru asal Amerika Serikat (AS), Development Finance Corporation (DFC) pun tertarik berinvestasi di Indonesia. Perusahaan tersebut akan masuk ke sektor pariwisata dan infrastruktur.

"Karena Indonesia memiliki kawan yang juga menjadi kekuatan besar dunia seperti AS dan Jepang, itu satu sinyal kepada China agar tak melakukan intimidasi di Natuna," kata Djayadi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pelaku usaha Jepang melalui Menlu Jepang Motegi Toshimitsu melakukan investasi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ajakan tersebut berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Saat itu, Presiden menawarkan investasi pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) tahap kedua di Natuna.

Kemudian, ajakan investasi senada juga muncul dari Amerika Serikat lewat International Development Finance Corporation (IDFC). AS menyatakan tertarik mengucurkan investasi pengelolaan dana abadi dengan nilai mencapai miliaran dolar AS ke Indonesia.

Djayadi mengatakan bila strategi diplomasi Presiden Jokowi memperkuat Kawasan Natuna dengan investasi negara super power seperti AS dan Jepang berhasil, maka langkah ini diyakini bisa mengurangi tekanan China di kawasan tersebut.

"Jadi dengan mengajak mereka investasi di Natuna itu langkah diplomasi yang baik menurut saya dengan menyeimbangkan kekuatan karena perang bukan opsi karena perang merugikan semua pihak," kata Djayadi.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono