Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku adanya anggaran siluman di APBD DKI Jakarta sudah lama terjadi. Permainan APBD di DPRD DKI sudah ada sejak era Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, dia mengaku posisi Jokowi saat itu masih belum kuat.

"Susah, begitu 2014 susah, tunggu nyeberang ke sana (Jokowi jadi Presiden). Pertempuran ini tidak mudah, hampir semua parpol mendukung hak angket, artinya apa? Berarti parpol menerima yang dibuat APBD DPRD itu yang sah. Ini kan sudah ditodong ada 2 jenis, siapa yang bener, iya kan. Nah itu kan terbukti gitu lho. Makanya bagi saya ini tidak mudah," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/3).

Ahok mengatakan, perseteruannya dengan DPRD DKI bukan lantaran dirinya tidak dapat menjalin komunikasi dan emosional. Namun, akibat tidak adanya e-budgeting maka anggaran siluman itu akan masuk dengan mudah dalam APBD.

"Saya bukannya tidak bisa komunikasi sebetulnya, bagaimana komunikasi untuk masukin Rp 12,1 triliun. Nanti mereka juga akan menuduh, itu kan eksekutif karena eksekutif yang lelang. Dengan saya menolak seperti ini dengan e-budgeting, mau enggak mau mereka akan keluarkan versi dia, 2014 kan enggak ada versi dia, karena kemarin disusupin, sekarang enggak bisa, ada dua versi. Katanya kompromi, bukan saya enggak mau kompromi, mereka menuduh palsu, saya menuduh dia palsu. Biar masyarakat membandingkan mana yang masuk akal," tegas Ahok.

Lebih jauh, Ahok juga sadar kisruh dengan DPRD DKI menyita waktu dan aktivitasnya membenahi Jakarta. Masyarakat Jakarta juga dinilai muak melihat permainan politik kotor oleh wakil rakyatnya.

"Saya berpikir (bakal menyita waktu), saya juga mau minta maaf kepada warga DKI. Kita mempertontonkan politik memalukan seperti ini," pungkas dia.