Ahok: Pistol revolver polisi sering macet, diganti saja
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung jika penjahat dan perusuh langsung ditembak saja. Ahok pun meminta polisi mengganti senjata yang sudah tua.
"Kenapa polisi nggak ganti revolver dengan glock. Ngisinya capek itu. Udah agak jadul," kata Ahok di hadapan 1.435 personel reserse dalam acara 'Revitalisasi Kring Serse' Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10).
"Waktu saya kecil Polsek doang pake revolver. Itu pun sering macet. Bapak saya orang pengadilan, jaksa minjem senjata ke bapak saya," lanjut Ahok.
Ahok mendukung penambahan fasilitas Polri untuk mengatasi demo-demo anarkis dan kejahatan. Dia tak mau polisi jadi korban saat menjalankan tugasnya.
"Kami usahakan tambah baju anti peluru. Minimal nolong. Kita tidak ingin lagi ada berita korban petugas," kata Ahok.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya