Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak setuju soal Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah digodok DPR. Menurutnya, pilkada harus tetap melalui pemilihan langsung.

Ahok menjelaskan, pemilihan lewat DPRD bisa dijadikan celah. "Harusnya langsung. Kalau DPRD nanti oknum, oknum DPRD kaya semua. Nyogok-nyogok terus. Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol dari oknum DPRD," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/9)

Tidak sampai di situ, menurut Ahok, cara pilkada tak langsung akan seperti zaman Orde Baru. Jika diterapkan saat ini maka akan kacau.

"Dikit-dikit nanti dipanggil, tanggung jawab lagi semua. Dijajah lagi kita kayak dulu. Kalau zaman Pak Harto kan gampang satu partai. Kalau sekarang kan banyak partai, ya mati lah," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, bila alasannya soal anggaran akan menjadi besar, itu merupakan pemikiran yang salah. Sebab, dirinya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun saat mencalonkan cawagub beberapa waktu lalu.

"Bukan soal lebih mahal, aku juga enggak mahal, enggak keluar duit. Lu saja bego, mahal, nyogok. Kalau enggak mau nyogok, mah murah saja," ujarnya.