Merdeka.com - Dalam aksinya, sejumlah buruh meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan 84 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah buruh. Dengan demikian, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 bisa dinaikkan menjadi Rp 3,7 juta.

Terkait usulan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan penolakannya. Sebab, perubahan komponen KHL dari 60 menjadi 84 tersebut bukan lah kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau untuk 84 komponen KHL itu bukan di wilayah kita. Dan bangsa kita belum bisa dipaksa 84 komponen kan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/10).

Atas alasan itu pula, Pemprov memutuskan untuk tetap menggunakan 60 komponen KHL dalam menetapkan besaran upah di DKI Jakarta. Meski, buruh ngotot meminta agar Pemprov tidak menggunakan Permenakertrans nomor 13 tahun 2012.

"60 komponen ini kita pakai dulu, dan buruh ngotot melawan permen karena buruh menggunakan proyeksi tahun depan, regresi, itu juga kita pakai. Kalau KHL itu dihitung hanya dua juta nol sekian, atau proyeksi Rp 2,29 juta. Sudah hasil proyeksi," jelasnya.

Karena itu dirinya meminta kepada buruh, jangan memaksakan kehendaknya untuk menaikkan upah sebesar 3,7 juta, pasalnya akan berimbas kepada buruh yang lain, ditakutkan lanjut politisi Gerindra ini buruh yang lain akan di PHK.

"Tolong jangan dipaksain Rp 3,7 juta, kasihan buruh yang lain di PHK. Siapa yang bisa kasih usaha Rp 3,7 juta. Ini kan minimum. Persoalan bangsa ini bagaimana," ucapnya.