Ahok sebut kepala daerah tolak RUU Pilkada bukti DPRD tak benar

Merdeka.com - Selain Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), asosiasi bupati dan walikota se-Indonesia dengan tegas juga menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Lantaran, tidak sesuai dengan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini.

Ahok mengatakan, RUU Pilkada sangat melawan hati nurani para bupati dan wali kota tersebut. Sehingga, mereka harus menolak RUU Pilkada melalui DPRD tersebut.

"Saya kira ini bicara hati nuranilah ya. Ini nurani orang kan tidak mungkin kita melawan nurani kita. Ini satu hal yang prinsip. Saya kira juga udah resmi kok pernyataan dari asosiasi pemerintah kabupaten maupun provinsi. Sudah jelas itu mewakili suara kepala daerah, kalau menurut asosiasi ya berarti semua kepala daerah sudah menolak," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (12/9).

Menurut Ahok, penolakan para kepala daerah tersebut bakal menjadi tontonan menarik. Mantan bupati Belitung Timur ini menegaskan, rakyat bakal memilih kepala daerah nantinya yang membela rakyat bukan membela DPRD.

"Tontonan menarik bahwa tidak semua DPRD itu benar. Kalau kepala daerahnya punya nurani membuat penuh otak, dompet dan perut warga, masa DPRD atau wakil rakyatnya tidak mendukung? Jadi ini ada tontonan menarik, 3 tahun ini, kalau orang tidak dukung rakyat bisa menilai kok siapa yang kira-kira bela rakyat siapa yang tidak," kata Ahok.