Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Ahok curhat beberapa masalah yang menimpanya saat ini.

Menurut Ahok, Jokowi menanyakan kepada dirinya soal hak angket. "Beliau cuma tanya, kalau angket itu gimana? Kalau angket saya salah, lapor ke MA, ya dipecat pak. Beliau terus tanya bisa tolak nggak? saya jawab ya ngga bisa pak, paling tahun depan pak dipecatnya. He-he-he," kata Ahok usai bertemu Jokowi, Kamis (27/2).

Dalam pertemuan itu, kata Ahok, dirinya juga menyampaikan ke Jokowi soal komitmen terapkan e-budgeting di seluruh Indonesia. "Presiden bilang 'harus'. Presiden mau agar poin-poin penting di APBD itu tidak dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi, serapan anggaran jadi tinggi.

"Pak Jokowi bilang kalau tidak ada e-budgeting pasti kelabakan awasin ribuan item. SKPD bisa main, setiap kali ketok palu ngga pernah kasih lampiran yang bener, tiga hari mereka atur tanda tangan. Nah kalau begitu, ngga pernah beres dong," imbuhnya.

Lalu apakah Jokowi akan membela Ahok soal hak angket? "Tidak dong, beliau tidak mau intervensi hukum," jawab Ahok.

Sebelumnya, rapat paripurna mengajukan hak angket yang ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, selesai dilakukan. Dihadiri 92 anggota dewan, semua sepakat melayangkan hak angket pada Ahok, sapaan Basuki, terkait proses penyerahan APBD 2015 ke Kemendagri yang dinilai melangkahi DPRD.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang memimpin rapat langsung mengetuk palu tanda hak angket disetujui setelah mendengarkan pandangan seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.

"Rekan-rekan anggota dewan, dalam mengambil keputusan berdasarkan Peraturan Pemerintah 2010 Pasal 16 ayat 1. Apakah usul hak angket ini dapat disetujui?" tanyanya kepada seluruh anggota legislatif yang hadir di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Dengan penuh semangat seluruh anggota dewan serentak mengatakan, "Setuju...", ucapnya serentak.