Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 52 persen pegawai Pemprov DKI Jakarta belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Tak ingin instansinya dinilai buruk, Wakil Gubernur Basuki mendesak anak buahnya menindaklanjuti imbauan KPK untuk segera melaporkan kekayaannya mereka.

"Kita lagi desak, kita tekan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/10).

Jika tak diindahkan dalam waktu dekat, Ahok, sapaan Basuki, berjanji akan memberikan sanksi. Ahok berharap laporan-laporan tersebut bisa dibereskan paling lambat akhir tahun ini.

"Kita bisa copot, tidak naik pangkat atau macam-macamlah. Sebelum akhir tahun udah musti beres," tegas Ahok.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo juga sudah mendesak anak buahnya segera melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK.

"Hari ini, ya hari ini, saya akan perintahkan, saya akan instruksikan pejabat DKI yang belum menyerahkan LHKPN segera menyerahkannya kepada KPK. Tidak boleh tidak," imbau Jokowi, kemarin.