Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengakui saat ini alat berat untuk mengerjakan normalisasi waduk dan sungai di Jakarta tidak cukup. Aaat ini Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki dua unit kapal keruk.

"Saya sudah bicara sama PU dan BUMN untuk mencukupi kebutuhan kapal keruk," ujar dia di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Ahok menjelaskan kapal keruk yang dibutuhkan harus sesuai dengan kondisi saat ini. Dari hasil risetnya tidak ada kapal keruk impor yang bisa bekerja optimal di sungai dan waduk Jakarta selama ini.

"Kapal keruk impor cuma nyedot dan dorong lumpur. Kalau di sini pas ngeruk dan nyedot bisa dapet buntelan sampah, sofa, kasur sampai kulkas. Makanya butuh desain khusus kapak keruk kita biar bisa motong sampah, kalau enggak bisa mampet," kata dia.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki dua kapal keruk yang dioperasikan Dinas PU. Kapal ini merupakan hibah dari pemerintah Belanda senilai 700.000 Euro. Hibah diberikan pada tahun 2009 pada masa Gubernur Fauzi Bowo.

Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Djoko Soesetyo mengungkapkan, kapal hibah Belanda ini memiliki kelebihan berupa beckhoe. Kapal ini lebih efektif untuk mendorong sedimen ke tepi sungai sebelum diangkut.

Djoko mengatakan kapal keruk yang ada memiliki kelemahan dalam masalah ruang sungai. Kapal hanya dapat bekerja optimal di  saluran yang lebar saja.

"Padahal saluran di Jakarta masih ditutupi  permukiman. Makanya, kita berharap warga pindah biar saluran kita keruk," kata Djoko.

Saat ini, kedua kapal hibah negeri kincir angin ini sedang dioperasikan di wilayah Kali Mati dan Pademangan, Jakarta Utara. Jumlah kapal saat ini sangat tidak mumpuni dengan kondisi sungai dan waduk saat ini.

Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta, Unu Nurdin mengatakan pemenuhan kebutuhan kapal keruk sangat penting untuk percepatan pembersihan dan normalisasi sungai dan waduk di Ibu Kota.

"Minimal kita butuh 20 kapal buat ngeruk dan ngangkat sampah," pungkas Unu.