Merdeka.com - Sidang lanjutan dengan terdakwa Neneng Sri Wahyuni dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan PLTS di Kemennakertrans kembali digelar. Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli.

Saksi yang dihadirkan adalah ahli sekaligus auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ruwaidah Afiyati. Dalam kesaksiannya, Ruwaidah pun menyebut rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa di Bank BRI cabang Veteran, Jakarta, hanya dibuat untuk menampung uang korupsi.

"Rekening itu memang dibuka khusus buat menampung uang proyek PLTS. Hal itu dilihat dari aliran dana dihubungkan dengan BAP," kata Ruwaidah saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/1).

Dari hasil audit investigasi tim, Ruwaidah mengetahui pengerjaan proyek PLTS sudah menyimpang sejak awal. Hal itu lantaran PT Alfindo Nuratama Perkasa hanya dipinjam namanya dan menerima imbalan tanpa mengerjakan proyek. Sementara, pengadaan dan pemasangan PLTS dilaksanakan oleh PT Sundaya Indonesia, atas permintaan PT Anugerah Nusantara

Dalam surat dakwaan, Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, Neneng Sri Wahyuni didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan PLTS di Kemennakertrans bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan 2008.

PT Anugerah Nusantara merupakan anak perusahaan Grup Permai milik pengusaha, mantan Bendahara Partai Demokrat, sekaligus terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin.

Menurut jaksa, Neneng bersama-sama dengan Muhammad Nazaruddin, Marisi Matondang, Mindo Rosalina Manulang, Arifin Ahmad, dan Timas Ginting telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,72 miliar.

Neneng dianggap melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen dalam Panitia Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersumber dari APBN-P tahun 2008.

Selama persidangan, Neneng kerap menyangkal menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara. Dia kerap mengaku tidak pernah bekerja di PT Anugrah dan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Neneng juga mengalihkan pekerjaan utama PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang kepada PT Sundaya Indonesia dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS. Hal itu bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.