Agung Laksono: ada unsur politik saat penggeledahan KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mempersilakan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menggeledah ruang Fraksi Partai Golkar di DPR, asal penggeledahan itu dilakukan untuk kepentingan hukum.
"Kalau itu memang untuk kepentingan hukum, proses hukum dan aturannya saya kira tidak apa-apa," kata Agung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3).
Agung mengaku tidak mempermasalahkan penyidik KPK memeriksa berkas-berkas di ruangan ketua Fraksi partai Golkar. Dia meyakini langkah tersebut merupakan prosedur yang dilakukan lembaga anti korupsi itu.
"Karena itu, kalau betul-betul hanya untuk hukum, tidak ada hal-hal yang lain, ya itu prosedur," terangnya.
Ketika ditanya maksud lain, Agung tidak menampik adanya kemungkinan faktor politik, dalam penggeledahan yang diduga terkait kasus korupsi PON Riau tersebut.
"Ya barangkali ada maksud politisasi, misalnya, seperti yang dijabarkan Pak Mubarok kemarin kan. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa, demi penegakan hukum," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar Pranowo Siap Hadir Jika Diundang KPK
KPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaGanjar Terima Ajakan Dialog KPK: 10 Tahun Saya Jadi Gubernur Tidak Korupsi dan Membohongi
KPK bakal mengundang tiga calon presiden (capres) 2024 yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi misi.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaKetua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya
PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaMKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Kode Etik karena Konpres Tak Terima Dicopot dan Intervensi Suhartoyo
Putusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK
Baca Selengkapnya