Merdeka.com - Imparsial mengatakan permintaan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko untuk mengadakan kembali wakil panglima merupakan hal keliru. Menurutnya, permintaan itu bertentangan dengan dengan reformasi TNI.

"Agenda dengan membentuk wakil panglima adalah hal yang keliru bertentangan dengan reformasi TNI," ujar Wakil Direktur Imparsial, Al Araf dalam siaran pers bertajuk 'Reorganisasi TNI' di Kantor Imparsial, Kamis (19/3).

Al Araf menuturkan jika wakil panglima kembali diadakan artinya pemerintah ingin merubah sistem demokrasi. Al Araf pun menilai negara saat ini tidak dalam situasi genting.

Sehingga menurut dia, wacana memunculkan kembali wakil panglima merupakan hal yang tidak perlu. "Kalau pemerintahan ini mengembalikan wakil panglima sama dengan kita mundur dan ingin kembali ke reformasi. Wakil panglima tidak terlalu urgent dan dibutuhkan sekali," tegasnya.

Lebih lanjut, Al Araf menegaskan dalam undang-undang (UU) tidak ada wakil panglima TNI. Bahkan, dia mempertanyakan alasan Moeldoko yang meminta wakil panglima kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Wakil TNI enggak ada basis dasar undang-undangnya. Ini akan merumitkan komando prajurit TNI nantinya. Itu (alasan) enggak masuk akal, selama ini kalau panglima enggak bisa hadir ada Kasum (kepala staf umum) yang mewakili," pungkasnya.