Merdeka.com - Dalam sidang praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang hampir memasuki tahap akhir, KPK membacakan beberapa poin kesimpulannya. KPK menyangkal dalil yang diajukan oleh Hadi secara keseluruhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Termohon berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap pemohon," kata salah satu anggota biro hukum KPK, Yudi Kristiana, di ruang sidang utama PN Jaksel, Senin (25/5).

Dijelaskan oleh Yudi jika seluruh proses penyidikan yang dilakukan terhadap Hadi telah sah secara hukum. Bahkan, pihaknya sampai 3 kali melakukan ekspose sebelum menetapkan Hadi sebagai seorang tersangka.

"Kami memohon pada hakim praperadilan menyatakan sah pada penetapan tersangka dan menyatakan sah pada tindakan penyidikan," papar Yudi.

Yudi juga memaparkan bahwa seluruh barang bukti yang terkait dengan penetapan tersangka Hadi sudah diungkapnya dalam sidang. Atas hal tersebut, Yudi menambahkan bahwa seharusnya hakim tunggal Haswandi menolak praperadilan tersebut.

"Tidak ada alasan lagi untuk mengabulkan. Semua dalil sudah kita patahkan," ujarnya.

Ditemui usai sidang, Yudi menjelaskan dengan yakin jika KPK akan memenangi praperadilan ini secara keseluruhan. "Jadi semua sudah kita beberkan. Tidak ada yang meragukan lagi. Dari semua aspek hukum sudah kita beberkan. Dan saya yakin 100 persen jika KPK akan menang dalam perkaranya," kata Yudi.

Sebelumnya, mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menyebut jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memiliki wewenang mengusut kasus dugaan korupsi perpajakan yang dituduhkan kepadanya.

"Menyatakan bahwa sengketa pajak adalah proses hukum khusus sebagaimana diatur Undang-undang Perpajakan dan tidak termasuk ranah korupsi sebagaimana pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila pelanggaran dengan tegas menyatakan sebagai tindak pidana korupsi baru dapat dikatakan sebagai tindakan pidana korupsi," kata Hadi di ruang sidang utama PN Jaksel, Senin (25/5).

Selain itu, Hadi juga menyebut jika putusan pelanggaran pajak tidak termasuk kewenangan KPK karena tidak ditemukan adanya kerugian negara. Lalu, dia juga memaparkan beberapa bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya.

"Menyatakan bahwa putusan penetapan pajak PT BCA tidak termasuk wewenang termohon sebagaimana pasal 11 huruf c tentang KPK karena kerugian negara di bawah atau tidak ada," ujar Hadi.