Merdeka.com - Permintaan pembangunan gedung baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap lebay. Para pimpinan KPK dianggap tidak paham masalah administasi.

"KPK terlalu lebay, karena banyak LSM jadi gak paham masalah administrasi, kalau prosedur yang dilanggar itu bagian korupsi," ujar Koordinator Gerakan Indonesia bersih, Adhie Massardi dalam diskusi polemik pro kontra koin untuk KPK di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/6).

Lahirnya KPK, menurutnya bersifat ad hoc, yakni dibentuk untuk membantu kinerja polisi dan kejaksaan yang dianggap tidak memuaskan. Seharusnya KPK dapat membentuk suatu instrumen yang baik. "Jangan hanya mengeluh kepada publik," ujarnya.

Menurutnya, hasil survei mengatakan KPK lebih tinggi dari kejaksaan dan kepolisian. Tetapi hal ini justru merupakan kegagalan KPK. Seharusnya hasil survei itu kepolisian dan Kejaksaan tinggi, dan KPK rendah.

"Berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan tinggi," katanya.

Dulu, imbuhnya KPK sempat penjarakan besan Presiden SBY (Aulia Pohan). Sekarang menurut Adhie besan SBY (Hatta Rajasa) juga terjerat kasus korupsi yang laporannya sudah masuk di KPK tetapi belum diproses.

"Seharusnya pengusutan korupsi dimulai dari Istana, kalau enggak itu bohong," jelasnya.

Menurutnya, kenapa dirinya  membentuk Gerakan Indonesia Bersih, hal ini sebagai bentuk pengawas KPK. Seperti contoh kasus Nazarudin. Dimana Nazar menyebut-nyebut sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Umum PD.

"Kenapa tidak memeriksa Ketua Dewan Pembina. Ini yang ditagih-tagih masyarakat," kata dia.

"Muhaimin Iskandar (Menakertrans) dan Menpora (Andi Mallarangeng) itu bukti-bukti sudah lengkap tinggal tangkap saja, tapi apa yang terjadi?" tutup Adhie.