Merdeka.com - Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (UU TPKS) telah disahkan oleh DPR. Melalui UU ini, negara menunjuk lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pelaksana dan penanggung jawab laporan kekerasan seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menilai perlu tambahan tenaga profesional dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) UPTD sebagai konsekuensi dari adanya UU tersebut.

"Baik APH, pendamping dan pengelola lembaga layanan," kata Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar kepada merdeka.com, Jumat (15/4).

Meski demikian, Kementerian PPPA menilai tak perlu ada tambahan dari sisi anggaran. Nahar mengatakan anggaran dapat disinkronisasi dan dioptimalkan dari dana yang tersedia di masing-masing kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan sumber lain. Termasuk melalui pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Menurut Nahar, Kementerian PPPA sangat senang dan mendukung lahirnya UU TPKS. UU ini dianggap sebagai upaya melengkapi peraturan yang ada. Termasuk peraturan perlindungan anak, baik dalam hukum acara maupun pemenuhan hak-hak korban yang sangat dibutuhkan korban dan kekuarganya dalam proses pemulihan.

Data UPTD PPA di Indonesia

Nahar mengungkapkan, hingga April 2022, ada sebanyak 240 UPTD PPA di 33 provinsi dan 207 kabupaten/kota. Total SDM yang ada sebanyak 1.920 orang.

Anggaran UPTD PPA berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Layanan sebanyak Rp83.088.000.000 di 2021. Kemudian sebanyak Rp69.600.000.000 di 2022.

UU TPKS mengatur tentang cara melaporkan tindak kekerasan seksual. Beleid ini juga menunjuk lembaga UPTD PPA sebagai pelaksana dan penanggung jawab laporan kekerasan seksual.

UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fungsinya, sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Dalam pasal Pasal 39 menyebutkan;

(1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.

(2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 40 menyebutkan;

UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan Pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.

Pasal 41 menyebutkan;

(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan
b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.

(3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor.

(4) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi Korban.