Ada intervensi politik di pembaruan Kurikulum 2013

Merdeka.com - Kurikulum 2013 yang dimunculkan Kementerian Pendidikan dan Budaya terus bergulir menjadi bola panas. Beberapa pakar menyebut, kurikulum ini sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat tetapi lebih ke kepentingan politik.

Apalagi nama Wakil Presiden Boediono disebut-sebut ikut ambil bagian dalam proyek pembaruan kurikulum senilai 2,4 triliun ini.

"Kami koalisi pendidikan menolak Kurikulum 2013 karena menunjukkan intervensi politik yang kuat padahal sebelumnya belum pernah ini karena disampaikan wakil presiden saja menteri langsung reaktif," kata Bambang Wisudo, dari Koalisi Sekolah Tanpa Batas di ICW, Jakarta, Jumat (15/2).

Berbeda dengan Bambang, perwakilan guru justru menuding ada partai politik yang bermain dalam proyek kurikulum ini. Kemungkinan anggaran dana kurikulum senilai 2,4 trilliun itu akan digunakan untuk kepentingan pemilu.

"Ini salah satu cara pasti untuk mendapatkan dana, hampir semua korupsi itu paling banyak diisi pengadaan barang, proyek buku proyek pengadaan 2,4 T dalam waktu 2014 tidak logis pasti untuk partai sekalipun Menterinya bukan orang partai," ungkap Jeirry Sumampow dari persatuan guru Indonesia.

Karena dianggap tidak logis dan merugikan, koalisi ini menolak dengan tegas perubahan kurikulum dan segera membawa ke meja hukum.

"Kita bisa gugat ke PTUN dan MK. Harus ada pembakangan. Ini merampas kebebasan guru kurikulum itu otoritas guru," tegas Bambang.

Untuk merealisasikan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan anggaran ke DPR mencapai Rp2,491 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran melekat Rp 1,740 triliun dan anggaran tambahan Rp 751,4 miliar. Anggaran tambahan digunakan untuk penyiapan dokumen kurikulum, penulisan buku, uji publik dan sosialisasi, penggandaan buku, pelatihan guru serta monitoring dan evaluasi.

Sementara anggaran melekat digunakan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku untuk siswa dan guru. Anggaran itu bersumber dari APBN sebesar Rp 991,8 miliar dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 748,5 miliar.