Merdeka.com - Jelang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surabaya terus dikritik. Sorotan tajam yang dilempar sejumlah tokoh politik di Kota Pahlawan ini, terkait proses verifikasi faktual yang diduga banyak terjadi pelanggaran.

Salah satu tokoh politik yang terus melontar kritik tajam adalah politikus Partai Gerindra, AH Thony. Inisiator koalisi Majapahit ini bereaksi atas berbagai indikasi pelanggaran selama tahapan Pilwali.

Bahkan Ketua Pokja Koalisi Majapahit yang memutuskan untuk tidak mengusung calon ini, dengan tegas meminta komisioner KPUD setempat untuk mundur, jika tetap menjalankan tahapan-tahapan Pilkada yang dinilainya cacat hukum.

Salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan KPUD Surabaya, kata Thony, adalah dengan diterimanya surat rekomendasi DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bakal calon wakil wali kota, Dhimam Abror. Ketua KONI Jawa Timur ini dipasangkan dengan Rasiyo, yang direkomendasi oleh Partai Demokrat.

"Seperti misalnya, batas akhir pendaftaran yang seharusnya diserahkan pada 11 Agustus 2015, justru oleh KPU diberi kelonggaran hingga 19 Agustus 2015. Padahal, syarat utama Paslon seharusnya sudah tidak bisa diganti," tegas alumnus Fisip Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, Rabu (26/8).

Adanya masa perbaikan yang berkaitan dengan kelengkapan yang bisa disusulkan, menurut Thony, memang diperbolehkan.

"Namun batas waktu harus diatur dan tidak menabrak undang-undang. Kalau menurut ukuran kita dari perspektif Koalisi Majapahit, jelas kelengkapan ini tidak sah. Jadi langsung, mau kami adalah sejak awal kelengkapan tersebut (berkas Rasiyo-Abror) tidak sah," tegasnya lagi.

Dijelaskan AH Thony, pelanggaran KPU setempat dalam hal ini, masuk pelanggaran Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Belum lagi pada masa perpanjangan pendaftaran tahap dua, yaitu tanggal 9 hingga 11 Agustus, terindikasi pelanggaran Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015.

"Kita sudah ingatkan, tapi tidak digubris dan justru pelaksanaannya jalan terus," ucapnya.

Selain itu, penerimaan perbaikan berkas di luar batas waktu, seharusnya mengacu pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. "Yaitu batas akhir penutupan yang dilakukan selama tujuh hari pasca pendaftaran ditutup. Kemarin, pendaftaran Pak Rasiyo dan Abror itu lebih dari sehari, yaitu baru daftar pada 11 Agustus. Nah, rekom aslinya baru diserahkan pada 19 Agustus," papar dosen Unitomo Surabaya ini.

Diakui AH Thony, Koalisi Majapahit yang terdiri dari Gerindra, PKB, Golkar PKS, PAN, Demokrat dan PPP (khusus PAN dan Demokrat, lebih memilih mengusung Rasiyo-Abror‎ dari pada tetap bersama Koalisi Majapahit), tidak mau larut dalam pusaran politik di Surabaya.

Namun, ketika indikasi pelanggaran yang terendus lebih banyak, membuatnya makin gerah.

‎"Tambah lama dirasa-rasakan tambah gak selesai, tapi kok tambah bikin panas ati," celoteh Thony dengan logat Suroboyoan.

Thony juga menyatakan kekhawatirannya itu, akan membuat kondisi Kota Pahlawan tidak kondusif menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

"Sebab, itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat," terangnya.

Seperti diketahui, di Pilwali Surabaya pasangan Rasiyo-Abror akan bertarung melawan petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana (Tri-Sakti) dari PDIP.