Merdeka.com - Wiwin Suwandi, pelaku pembocor surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum, resmi dipecat. Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK telah mengeluarkan surat pemberhentian secara tidak hormat kepada eks sekretaris pribadi Abraham Samad itu per 1 Mei 2013.

"SK sudah dikeluarkan per 1 April dan mulai berlaku pada 1 Mei 2013," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat dihubungi wartawan, Senin (15/4).

Johan mengatakan, para pimpinan setuju menandatangani rekomendasi pemecatan Wiwin dari DPP. SK tersebut berlaku sebulan setelah dikeluarkan.

Johan menambahkan, KPK pun telah menemukan pengganti Wiwin sebagai sekretaris pribadi Abraham. Menurut Johan, penggantinya sementara dari Sekretaris Pimpinan KPK. "Sementara dari Sespim," ujar Johan.

Wiwin dipecat setelah dari sidang Komite Etik diketahui sebagai pelaku pembocor sprindik atas nama Anas dalam kasus Hambalang. Wiwin terbukti memindai pencetakan dokumen sprindik dan diberikan kepada dua wartawan. Wiwin juga memberikan informasi kepada 2 orang yang tidak berwenang.

Wiwin sendiri mengaku pemindaian dokumen sprindik atas inisiatif sendiri, bukan suruhan atasanya, Abraham. "Saya sudah mengaku atas nama Allah saya tidak diperintah siapapun buat memberikan sprindik itu, termasuk Abraham Samad. Saya pun menantang Dewan Pertimbangan Pegawai bersumpah di atas Alquran di hadapan Abraham Samad kalau saya membocorkan sprindik itu memang atas inisiatif sendiri," aku Wiwin.

Komite Etik juga memutus Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja melanggar kode etik sebagai pimpinan KPK. Keduanya diberi sanksi masing-masing. Abraham direkomendasikan diberi sanksi sedang karena terbukti kerap memberikan informasi ke pihak luar yang terkait info di KPK. Abraham juga membuat pernyataan di media tentang Komite Etik adalah rekayasa. Abraham tidak kooperatif saat diperiksa Komite Etik lantaran tidak mau diperiksa BB-nya.

Sedangkan Adnan diberi sanksi ringan karena terbukti memberikan keterangan kepada pers tentang pencabutan parafnya atas pesetujuan sprindik. Adnan mengatakan alasan pencabutan karena belum dilakukan ekspose kepada pimpinan.