Merdeka.com - Sembilan pejabat tinggi lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru dilantik langsung melakukan rapat kerja dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di ruang kerjanya. Rapat tertutup itu tanpa dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Mohon maaf kemarin (pelantikan) saya enggak bisa datang," kata Jusuf Kalla di lobi Kantor Wapres Kompleks Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (29/10).

Pengamatan di lokasi, usai berjabat tangan, wapres dan sembilan pejabat lembaga pengaudit keuangan negara itu langsung masuk ke ruang kerja. Para awak media belum diperkenankan meliput rapat tertutup tersebut.

Seperti diketahui Mahkamah Agung (MA), melantik sembilan pejabat BPK periode 2014-2019. Dalam Keputusan sidang Anggota BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/10/2014, memutuskan Harry Azhar Azis, menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Ketua.

Sementara itu tujuh anggota BPK lainnya adalah Anggota I BPK, yang membidangi pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri, yakni Agung Firman Sampurna. Di bidang tersebut akan terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Anggota II BPK ditempati Agus Joko Pramono, yang akan membidangi keuangan dan moneter. Di dalamnya termasuk pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Anggota III BPK akan ditempati Edi Mulyadi Soepardi. Bidang ini terkait dengan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota IV BPK akan ditempati Rizal Djalil, yang membidangi infrastruktur, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral.

Sementara Anggota V BPK ditempati Moermahadi Soerdja Djanegara, yang membidangi agama dan perwakilan Jawa-Sumatera. Anggota VI BPK ditempati Bahrullah Akbar, yang membidangi kesehatan dan pendidikan, kebudayaan, serta Indonesia Timur. Kemudian, Anggota VII BPK ditempati Achsanul Qosasi, yang membidangi BUMN.