Laporan itu dilayangkan perwakilan Pembela Pilar Konstitusi (P3K), bernama Maydika Ramdani.
Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.
Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut bocornya informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim (RPH) soal putusan atas gugatan batas usia Capres-Cawapres.
Laporan itu dilayangkan perwakilan Pembela Pilar Konstitusi (P3K), bernama Maydika Ramdani. Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.
"Pada bagian kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan 'Terhadap masalah kebocoran informasi Rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim," kata Maydika dalam keteranganya, Kamis (9/11).
Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.
This is source 2
merdeka.com
Menurutnya, persoalan pelanggaran pada pasal 40 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena telah menyebabkan kegaduhan dan permasalahan nasional, berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat.
Laporan teregistrasi dengan LP/B/356/XI/2023/SPKT /BARESKRIM POLRI pada Rabu, 8 November 2023.
merdeka.com
merdeka.com
Sebab, tindakan kebocoran RPH yang seharusnya hanya diketahui oleh sembilan Hakim MK itu dianggapnya melanggar ketentuan pasal 112 Jo. Pasal 322 KUHPidana terkait kebocoran dokumen rahasia negara.
"Agar melakukan penegakkan hukum dengan menemukan para pelaku. Ke depannya agar bocornya rapat permusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi," tuturnya.
Maydika menyebut, saat ini diperlukan tindakan tegas dari aparat Kepolisian agar kebocoran informasi RPH putusan batas usia Capres-Cawapres menjadi terang benderang.
"Serta agar dapat menimbulkan kembali keyakinan masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Peradilan, khususnya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," tambahnya.
Sebab, tindakan kebocoran RPH yang seharusnya hanya diketahui oleh sembilan Hakim MK itu dianggapnya melanggar ketentuan pasal 112 Jo. Pasal 322 KUHPidana terkait kebocoran dokumen rahasia negara.
"Agar melakukan penegakkan hukum dengan menemukan para pelaku. Ke depannya agar bocornya rapat permusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi," tuturnya.
Maydika menyebut, saat ini diperlukan tindakan tegas dari aparat Kepolisian agar kebocoran informasi RPH putusan batas usia Capres-Cawapres menjadi terang benderang.
"Serta agar dapat menimbulkan kembali keyakinan masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Peradilan, khususnya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," tambahnya.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada sembilan hakim MK. Pemberian sanksi ini karena para hakim membiarkan terjadinya kebocoran informasi RPH.
This is source
"Memutuskan menyatakan, para terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Jimly di ruang sidang MKMK Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
"Menjatuhkan sanski teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor," ucapnya.
"Memutuskan menyatakan, para terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Jimly di ruang sidang MKMK Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
"Menjatuhkan sanski teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor," ucapnya.
MKMK meyakini kebocoran informasi RPH terjadi secara sengaja maupun tak sengaja oleh hakim MK. Namun, MKMK tidak dapat menemukan cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi RPH tersebut.
"Akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi dianggap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar," ucap Jimly.
Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/385/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 27 November 2023.
Baca Selengkapnya
Agus Subiyanto menggantikan Yudo yang akan penisun pada 26 November 2023.
Baca Selengkapnya
Rincian dua kali Firli mangkir dalam pemeriksaan. Pertama Jumat, 20 Oktober 2023, lantas, dia memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
MKMK telah menerima 18 aduan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
KPU juga menyiapkan RSPAD untuk tes kesehatan para bakal calon.
Baca Selengkapnya
Polisi baru mendapatkan laporan peristiwa itu pada 25 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
Putusan tersebut akan dibacakan pada Selasa (7/11) pukul 16.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Ali mengatakan Firli Bahuri sudah berkirim surat ke penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan ketidakhadirannya.
Baca Selengkapnya
Adies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.
Baca Selengkapnya
Anak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi