Merdeka.com - 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten dipecat karena bersalah terlibat pidana korupsi, dan telah mendapat ketetapan hukum dari pengadilan. Pemecatan itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, 70 ASN tersebut berasal dari Pemkot Serang, Pemkot Cilegon, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten. Sisa yang belum berhentikan yakni 23 orang dari Pemkab Pandeglang dan Pemkab Serang. Total sebanyak 93 ASN yang terlibat korupsi di Banten berdasarkan data dari Kemendagri.

"Dari 93 orang yang sudah dilakukan pemecatan itu, 70 orang di seluruh Banten. Jadi Pemprov Banten itu 17 sudah semua jadi yang belum dilakukan pemecatan itu kabupaten Pandeglang sama Kabupaten Serang," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Senin (8/4).

Disampaikan Komarudin, ke-17 ASN di Lingkungan Pemprov Banten tersangkut kasus korupsi, mulai dari kasus dana hibah hingga pengadaan barang dan jasa.

"Sudah inkracht dan ada juga yang sudah menjalani putusan ada juga yang sudah pensiun. Ada beberapa eselon II seperti mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lalu mantan Dirut RSUD Banten. Rata-rata kasus lama," katanya.

Untuk Pemkab Pandeglang dan Pemkab Serang, lanjut Komar, BKD akan mengirim surat kepada pembina kepegawaian daerah untuk segera dilakukan pemecatan.

"Nanti Kabupaten Pandeglang dan Serang akan kita himbau segera dilakukan (pemecatan), persoalannya kan kewenangannya di pembinaan kepegawaian yaitu Bupati masing-masing," katanya.