6 Karut marut proyek e-KTP Rp 5,8 Triliun

Reporter : Mohamad Taufik | Rabu, 8 Mei 2013 07:11


1.
Masalah korupsi anggaran

Merdeka.com - Waktu itu program e-KTP belum genap satu tahun digulirkan. Namun, proyek itu sudah dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga ada penyelewengan dana lebih dari Rp 1 triliun.

Dugaan diperkuat karena Kejaksaan saat ini juga tengah mengusut dugaan korupsi proyek e-KTP ini. Bahkan Kejaksaan telah menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri, Irman, sebagai tersangka.

Irman, diduga melakukan mark-up nilai proyek saat dia menjabat Direktur Pendataan Kependudukan, bersama Setiantono, ketua panitia pengadaan barang pada proyek KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tahun 2009.

Sejumlah tersangka lainnya telah ditetapkan dalam kasus tersebut sebagai rekanan proyek, yakni bos PT Karsa Wira Utama Suhardijo dan bos PT Indjaja Raya Indra Wijaya. Namun Mendagri Gamawan Fauzi membantahnya.


[mtf]
KUMPULAN BERITA
# E KTP

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






 

Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Tedjo Edhy: Kalau Munas Golkar tetap di Bali berpotensi rusuh
  • Olahraga bikin mesra dengan pasangan?
  • Mendagri akan beri data e-KTP bisa dicetak di luar negeri ke DPR
  • Boki Ratu: Saya permaisuri, bukan istri keempat Sultan Ternate
  • Saham anjlok karena perkara, KPK sebut itu risiko BCA
  • Memanas, China 'hadiahi' denda USD 140 juta pada Microsoft
  • Kutuk Presidium, seluruh DPD I Golkar minta Ical hukum Agung dkk
  • Nasib Petral ditentukan enam bulan ke depan
  • Kapolda: Sepertiga pasukan siap amankan Munas Golkar di Bali
  • 3 Bulan dilantik, DPRD DKI tak kunjung bekerja
  • SHOW MORE