Merdeka.com - Profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) merupakan pekerjaan yang dinilai kurang baik. Pekerjaan itu didominasi oleh masyarakat kalangan ekonomi lemah. Berbagai alasan dijadikan oleh mereka untuk menjadikan pekerjaan itu sebagai penunjang perekonomian.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk menuntaskan bersama problem sosial yang terjadi di sekitar lingkungan.

"Masalah PSK ini, tidak hanya masalah individu, melainkan masalah kita bersama. Makanya saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, ormas-ormas dan pemerintah, termasuk Muhammadiyah untuk bekerjasama mengentas masalah sosial ini," kata Din.

Berikut 5 upaya sadarkan pekerja seks komersil (PSK).

Pelatihan

Menurut Ketua Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa (YSKB), Lianggono Tejo Buntoro, upaya untuk menyadarkan pekerja seks komersil tidak akan berbuah hasil, jika pemerintah tidak ikut berperan aktif. "Selain apa yang kami lakukan untuk mereka (PSK), juga ada upaya dari Pemkot Surabaya dan Pemrov Jatim untuk menghentikan pelacuran di sejumlah tempat di Surabaya," terang Lianggono di sela acara wisuda sejumlah PSK dalam Program Pengetasan Alih Profesi dan Mucikari di Surabaya, Jumat (7/12).Menurut Ketua YSKB Lianggono Tejo Buntoro, sebelum para PSK di Bangunsari ini menjalani pertaubatannya, mereka terlebih dahulu melewati empat kali pelatihan di bulan November lalu."Sebenarnya ada 57 PSk yang mengikuti pelatihan dan berhasil lulus. Namun, barua ada 29 orang yang menyatakan tobat dan akan berhenti sebagai PSK," kata Lianggono.

Pendampingan

Usai mendapat pelatihan dari lembaga sosial, Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa (YSKB), sekitar 29 pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Bangunsari, Jawa Timur, mengaku tobat. Mereka berhenti menjajakan cinta dan ingin mencari nafkah dengan cara halal.Meski demikian, pihak YSKB tidak semerta-merta membiarkan ke 29 PSK tersebut sendirian. Lianggono mengaku kalau pihak YSKB, akan tetap memberikan pendampingan selama tiga bulan."Hal dimaksudkan untuk mencegah para PSK ini kembali lagi ke dunia hitam. Selama kurun waktu tiga bulan ke depan, selain tetap melakukan pendampingan, YSKB juga akan memberi biaya hidup agar kebutuhan para mantan PSK ini, bisa tetap survive," katanya.

Tata boga dan handicraft

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berupaya mendukung program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, untuk mengentaskan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Pahlawan. Sekitar 45 PSK dari sejumlah lokalisasi dipulangkan ke daerah masing-masing, Sabtu (8/12)."Jangan pernah berfikir, saya bukan bagian dari sampeyan (kalian), tapi berfikirlah bahwa sampeyan-sampeyan itu juga bagian dari saya, sehingga bisa berbuat baik seperti yang orang lain lakukan," kata Risma di kantor Keluruhan Putat Jaya, Sawahan, Surabaya.Sebelum dipulangkan, para PSK ini juga dibekali keterampilan tataboga dan handicraft. Sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mampu mengembangkan potensinya masing-masing."Ini saya mencontohkan pada kalian, ada ibu-ibu dari Gakin (keluarga miskin), yang saat ini sudah bisa mengembangkan usaha konfeksinya hingga ke luar negeri. Saya harap kalian juga mencontoh usaha ibu ini," kata Risma sembari menunjuk seorang ibu yang memiliki usaha pembuatan baju batik di Jalan Banyu Urip.

Belajar mengaji dan disekolahkan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengajak pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Kermil, Tambak Asri, Krembangan, Surabaya, untuk bertobat dan belajar mengaji. "Tidak hanya mengajak mereka (para PSK yang ingin bertobat) belajar mengaji, meminta anak-anak mereka disekolahkan di tempat-tempat yang baik,"ujar Din di Masjid Al Islam, Jalan Tambak Asri, Surabaya, Selasa (18/12).

Santunan uang

Untuk mendukung PSK yang ingin keluar dari dunia maksiat itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin memberikan kompensasi pembinaan modal senilai Rp 5 juta."Kami juga memberikan kompensasi berupa modal sebesar Rp 5 juta," kata Din usai berdialog dengan para PSK Kermil di Masjid Al Islam, Jalan Tambak Asri, Surabaya, Selasa (18/12).Seperti diketahui, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur sedang mengentaskan dan memulangkan PSK yang ada di Surabaya. Setiap PSK mendapat kompensasi Rp 3 juta untuk modal usaha usai mendapat pembinaan selama tiga bulan.