Merdeka.com - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Adnan Buyung Nasution berulang kali memprotes kubu Prabowo dalam sidang gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi . Buyung menilai ada beberapa saksi tidak berkompeten saat memberi keterangan.

Sejak awal pengacara senior ini sudah mengkritik isi permohonan gugatan pasangan nomor urut satu. Dia menilai secara redaksional permohonan masih jauh dari sempurna.

Bekas pengacara Gayus Tambunan itu juga sempat menanyakan soal saksi yang diajukan Prabowo . Menurutnya, latar belakang saksi tersebut tidak sesuai untuk memberi keterangan dalam persidangan.

Meski begitu pihak MK meminta agar keterangan para saksi didengarkan terlebih dahulu. Nantinya MK yang akan memutuskan apakah kesaksiannya akan dipakai atau tidak.

"Iya biar kita dengarkan dulu kesaksiannya. Biar hakim yang mempertimbangkan" kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam persidangan.

Berikut protes-protes Buyung selama persidangan di MK:

Kritik Yusril sudah bicara perkara di sosial media

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra maju sebagai saksi ahli pihak pemohon yakni Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam PHPU Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keterangannya, Yusril meminta MK berani mengambil tindakan substansial seperti MK di Thailand.Namun keterangan Yusril ini langsung disela oleh kuasa hukum pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum. Kuasa Hukum KPU, Adnan Buyung Nasution mempertanyakan apakah seorang yang telah berbicara mengenai perkara di MK patut maju sebagai saksi ahli."Apakah seseorang yang sudah berbicara mengenai perkara PHPU pilpres di MK di sosial media layak untuk maju sebagai saksi ahli," kata Adnan.Sementara itu, kubu Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempertanyakan status Yusril yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB). Terlebih PBB jelas-Jelas mendukung Prabowo-Hatta."Bagaimana yang mulia mengenai status saksi sebagai ketua dewan syuro," celetuk salah satu kuasa hukum pasangan nomor urut 2 itu dalam pilpres 2014.

Kritik saksi ahli Said Salahudin

Kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution mempertanyakan status salah satu saksi ahli Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Said Salahudin. Adnan meminta majelis hakim untuk menjelaskan latar belakang saksi ahli tersebut sebelum keterangannya dalam persidangan."Maaf yang mulia. Untuk saksi ahli bernama Said Salahudin bisa menjelaskan bidang keahliannya," kata Adnan dalam sidang di ruang pleno Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/8).Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva pun menjelaskan, jika permintaan kuasa hukum pihak termohon tersebut dapat dijelaskan kesimpulan keterangan saksi. "Nanti kalau soal itu biar nanti dijelaskan saat kesimpulan saja," kata Hamdan.Usai disumpah dan sebelum memberikan keterangannya, Said Salahudin pun menjelaskan latar belakangnya. Kata dia, meski bertitel insinyur, Said mengaku bidang keahliannya bukan itu. Pengalamannya dalam setiap pemilu pun tak perlu diragukan."Saya kerap menjadi penyusun dalam setiap perkara pemilu yang diajukan ke MK," salah satu penjelasan Said.

Topik pilihan: KPU | Prabowo Titisan Allah | Prabowo Minta Pemilu Diulang

Permohonan harusnya diperbaiki hanya titik dan koma

Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Adnan Buyung Nasution memprotes upaya perbaikan yang dilakukan tim kuasa hukum Prabowo - Hatta . Dia meminta, kalaupun ada perbaikan, namun hal itu hanya dilakukan untuk penulisan redaksional."Saya mohon kepada majelis hakim, kalau sepakat dengan kami, agar perbaikan-perbaikan itu tidak menyangkut dengan materi baru, perbaikan hanya redaksional, koma dan titik," tegas Adnan pada sidang pendahuluan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/8).Menurutnya, jika dalam perbaikan terdapat materi-materi baru di luar isi gugatan yang diajukan semula, akan membuat tim pembela kesulitan untuk melakukan pembelaan. Apalagi, masa sidang berlangsung singkat."Kalau ada ada perbaikan permohonan dengan materi baru, bagaimana kami membela diri," keluh Adnan.

Topik pilihan: KPU | Prabowo Titisan Allah | Prabowo Minta Pemilu Diulang

Anggap kubu Prabowo tak konsisten dalam sidang

Tim hukum Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Adnan Buyung Nasution merasa para saksi yang dihadirkan pihaknya memuaskan. Apalagi pihak tim hukum Prabowo Subianto - Hatta Rajasa tak bisa membantah keterangan yang dilontarkan saksi saat sidang gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi ( MK ), Jakarta Pusat."Saya kira bagus semua, relevan. Pihak pemohon tak bisa bantah. Kalau saksi-saksi yang dihadirkan tidak benar bisa diproses. Dan bisa diproses hukum," kata Adnan di Gedung MK , Jakarta, Senin (11/8).Di sisi lain, Adnan malah merasa bingung soal pembahasan yang dilontarkan kubu Prabowo-Hatta. Sebabnya, tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu malah gencar membahas soal pembukaan kotak suara oleh KPU ."Ini jadinya soal membuka kotak suara atau soal kecurangan, penggelembungan suara, yang terstruktur, sistem dan masif. Kok menjadi beralih? Kita mesti jujur. Jangan cari masalah lain, tapi buat kami tak masalah," terangnya.

Topik pilihan: KPU | Prabowo Titisan Allah | Prabowo Minta Pemilu Diulang

Perbaikan dikritik karena berisi materi baru

Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang kedua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014, kubu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, Jumat (8/8). Pada sidang ini, MK mendengarkan perbaikan materi gugatan dari Kubu Prabowo - Hatta dan mendengarkan keterangan para saksi.Tim Kuasa Hukum KPU keberatan dengan materi revisi yang diajukan Prabowo - Hatta. Sebab, perbaikan tersebut dinilai materi baru, bukan yang sifatnya redaksional."Ternyata berisi materi baru, bukan tambahan ala kadarnya yang sifatnya redaksional, tapi ini materi baru di luar permohonan," kata salah satu kuasa hukum KPU, Adnan Buyung Nasution dalam sidang MK, di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Jumat (8/8).Karena itu, pihaknya keberatan dan meminta keadilan kepada MK. Buyung meminta waktu lebih untuk menjawab materi baru yang diajukan Prabowo - Hatta itu."Karena itu bukan saja perlu waktu tapi tidak adil buat kami. Kalau majelis mengizinkan, kami minta waktu tambahan untuk melakukan tambahan permohonan," tegas dia.