Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengungkapkan ada lima modus yang digunakan pejabat di lingkungan kementerian dan non kementerian dengan anggota DPR. Modus-modus itu diunggah langsung oleh Dipo melalui situs Sekretariat kabinet yang beralamat di www.setkab.go.id.

Kelima modus itu didapatkannya dari laporan pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di bawah kementerian maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk di antaranya laporan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan yang meneruskan dua surat edaran dari Sekretariat Kabinet.

Berikut modus kongkalikong versi Dipo Alam:

1. 'Permintaan Jatah' oleh anggota DPR kepada BUMN.

Dalam kesempatan ini tidak dikemukakan lagi, karena sedang dalam proses penjelasan oleh Menteri Negara BUMN kepada Badan Kehormatan DPR yang sudah banyak diberitakan oleh media, dan diketahui oleh publik. Sementara itu Setkab menerima laporan dari beberapa direksi dan karyawan BUMN.

2. Masukan dari Laporan PNS suatu Kementerian mengenai Penggelembungan Anggaran melalui Rencana Pemanfaatan APBN-P 2012 yang Ditengarai Inisiatif dari Oknum DPR.

Modus operandi seperti ini menimbulkan indikasi kongkalikong karena salah prosedur akibat 'ownership' tidak jelas, penggunaan anggaran terkesan lebih diinisiasikan oleh rekanan dan oknum DPR dibanding oleh unit pengguna yang sebenarnya, pengadaan barang yang diajukan 'tidak urgent', dan sebagian ditolak oleh pengguna karena tidak diajukan sesuai kebutuhan mereka yang mendesak, serta ada potensi mark-up.

3. Masukan dari Laporan PNS dua Kementerian untuk Mencegah Praktik Mark-up dan Kongkalikong karena Peran Staff Khusus Kementerian (bukan kader partai politik) Mengenai Kemungkinan Menggelembungkan Anggaran.

Dalam beberapa kasus, para staf khusus tersebut memanfaatkan 'kedekatannya' dengan menteri, sehingga mendapat kekuasaan khusus untuk menekan para pejabat eselon I, II,dan III agar menyiapkan/mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang digelembungkan untuk membiayai program/kegiatan diciptakan oleh para staf khusus menteri.

4. Masukan dari Laporan PNS di Kementerian untuk Mencegah Praktik Kongkalikong karena Peran Staff Khusus Menteri (dilaporkan tertengarai oknum kader Partai Politik) dalam jajaran kementerian, dan oknum Anggota DPR, melalui pungutan yang besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah terkait pelaksanaan proyek APBN.

Para kader partai tersebut terlaporkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan cara mengatur (merekayasa) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang nilainya masing-masing proyek mencapai ratusan miliar rupiah, dengan maksud untuk memenangkan oknum rekanan tertentu yang diunggulkan oleh Partai," tulisnya dalam situs.

Sebagai imbalannya dari rekayasa penetapan pemenang lelang "yang direkayasa" tersebut, para oknum kader partai meminta kepada rekanan yang dimenangkan untuk menyetor uang yang besarnya sampai puluhan milyar, bahkan jika pungutan dari semua proyek digabungkan maka besarnya dalam setahun bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

5. Masukan dari Laporan PNS Mengenai Usulan Pinjaman Luar Negeri ke dalam Blue Book yang belum Jelas Pelaksanaan dan Kemanfaatannya serta Kelak Berpotensi Menambah Hutang/Membebankan APBN.

Setkab menerima laporan dari PNS kementerian yang menengarai kemungkinan adanya ajuan pinjaman luar negeri (PLN) ke Blue Book Bappenas atau daftar proyek resmi pemerintah yang diajukan pihak peminjam di luar negeri yang berminat melalui lembaga bilateral dan/atau multilateral. Pengajuan itu diduga berpotensi ada kongkalikong antara rekanan proyek dengan pejabat di kementerian.

Karena berupa utang, maka akan dibayar melalui APBN dan dipastikan meminta persetujuan DPR. Setkab kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-592/Seskab/X/2012 mengenai Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang dapat Membebani APBN/APBD, pada tanggal 1 November 2012. Atas surat Seskab itu, maka beberapa proyek dengan PLN yang masuk draft list Blue Book Bappenas telah direvisi dengan dibatalkan usulan proyek atau memindahkan proyek kemudian menjadi dilakukan sebagai investasi BUMN, serta dikurangi jumlah pinjaman yang diusulkan.