Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Cara Wali Kota Risma perangi korupsi di Surabaya

5 Cara Wali Kota Risma perangi korupsi di Surabaya Risma resmikan Sentra PKL. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini didaulat menjadi pembicara dalam acara seminar antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK di Istora Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Tri Risma banyak mengungkapkan kiat-kiatnya untuk memerangi korupsi di Surabaya.

Para peserta seminar tak henti-hentinya memberinya tepuk tangan saat memaparkan penerapan e-goverment di hadapan kepala daerah se-Indonesia. Cara yang digunakan Tri Risma terbukti cukup efektif untuk menekan korupsi di wilayahnya.

Dalam kesempatan tersebut Tri Risma juga membeberkan cara-cara yang dia gunakan untuk melakukan efisiensi di Pemkot Surabaya. Apa saja tips-tips Tri Risma untuk memerangi korupsi? Berikut lima cara Tri Risma perangi korupsi di Surabaya:

Terapkan sistem e-goverment

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membantah jika wilayah yang dipimpinnya punya banyak uang. Menurutnya, pembangunan yang bisa yang dilakukan banyak yang berhasil karena melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan sistem e-goverment."Kami di Kota Surabaya bisa menghemat Rp 600-800 miliar dalam setahun, karena sistem e-goverment. Saya sampaikan itu sukses karena gunakan teknologi. Tapi tetap saja dibilang kalau Kota Surabaya banyak uang. Gak, hanya kami punya sistem," kata Risma di Istora Senayan, Selasa (10/12).Salah satunya Risma mencontohkan sistem perizinan di Kota Surabaya. Dia mengungkapkan di Surabaya lebih dari 500 perizinan yang masuk. Menurutnya jika hal itu dilakukan dengan manual akan memperlambat waktu."Di Kota Surabaya jumlah perizinan yang masuk di atas 500 setiap hari. Kalau tidak pakai alat, berapa hari selesainya? Terus bagaimana bisa tahu berapa dinas juga yang keluarin izin. Jadi semua itu harus diintegrasikan dengan e-goverment tadi," ujar Risma.

Potong anggaran pejabat dan larang rapat di hotel

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membeberkan tips dalam menghemat anggaran di hadapan pejabat daerah Se-Indonesia. Menurutnya dengan penghematan, anggaran bisa dialihkan ke bidang pendidikan gratis."Dulu yang pertama saya potong tidak seragam untuk eselon 2 dan 3. Kemudian tidak ada kegiatan acara pejabat atau dinas yang digelar di hotel. Itu kebijakan saya Anda bisa cek di Surabaya," kata Risma dalam Seminar Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).Sejak menjabat Risma mengungkapkan, programnya yang sudah dijalankan adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi warga. Menurutnya kebijakan pemerintahan yang mementingkan warga akan selalu mendapat jalan.

Mau terjun ke bawah

Para kepala daerah kerap kali 'dijegal' oleh legislatif atau DPRD. Wali Kota Surabaya pun mengaku pernah terjebak dalam situasi yang demikian. Namun demikian, Tri Risma punya solusi untuk itu."Saya pernah diturunkan tiga bulan oleh DPRD. Saat itu saya lakukan pengerukan sungai agar tidak banjir. Setelah itu banjir berkurang. Tapi yang diucapin selamat oleh warga ya DPRD. Tapi nggak apa-apa. Mereka kan seneng. Nggak perlu kampanye lagi akan programnya ke warga. Setelah itu nggak masalah," kata Risma di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).Lebih lanjut Risma mengungkapkan, orang DPRD makin senang mengundangnya untuk turun ke bawah menemui warga. Menurut Risma, ajakan dari politisi itu tidak masalah, toh dia senang ke bawah."Kalau diundang partai turun saya mau saja. Tidak masalah, saya malah lebih senang turun langsung ke bawah. Saya juga diuntungkan dengan kayak gitu. Misal saya diundang lima partai, berarti saya bisa ketemu warga 25 kali, kalau tiap partai kan hanya 5 kali," papar Risma yang disambut tawa peserta seminar.

Terjun langsung ke bawah

Para kepala daerah kerap kali 'dijegal' oleh legislatif atau DPRD. Wali Kota Surabaya pun mengaku pernah terjebak dalam situasi yang demikian. Namun demikian, Tri Risma punya solusi untuk itu."Saya pernah diturunkan tiga bulan oleh DPRD. Saat itu saya lakukan pengerukan sungai agar tidak banjir. Setelah itu banjir berkurang. Tapi yang diucapin selamat oleh warga ya DPRD. Tapi nggak apa-apa. Mereka kan seneng. Nggak perlu kampanye lagi akan programnya ke warga. Setelah itu nggak masalah," kata Risma di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).Lebih lanjut Risma mengungkapkan, orang DPRD makin senang mengundangnya untuk turun ke bawah menemui warga. Menurut Risma, ajakan dari politisi itu tidak masalah, toh dia senang ke bawah."Kalau diundang partai turun saya mau saja. Tidak masalah, saya malah lebih senang turun langsung ke bawah. Saya juga diuntungkan dengan kayak gitu. Misal saya diundang lima partai, berarti saya bisa ketemu warga 25 kali, kalau tiap partai kan hanya 5 kali," papar Risma yang disambut tawa peserta seminar.

Tak gentar akan dibunuh demi perangi korupsi

Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini,  mengatakan pencegahan korupsi dalam birokrasi bisa dimulai dari pendekatan lewat sistem elektronik sebagaimana telah terbukti berhasil diterapkan di Surabaya, Jawa Timur, melalui sistem e-Procurement. Dalam menerapkan e-Procurement ia mengaku bukan hal yang mudah. Pada tahun 2003 ketika ia mulai merintis sistem tersebut, Risma beserta keluarga kerap mendapat ancaman akan dibunuh."Saya dan sekeluarga diancam mau dibunuh," katanya di Jakarta, Senin (9/12) dikutip antara.Akan tetapi, ia tetap percaya diri untuk terus maju setelah mantan Kapolwiltabes Surabaya Ade Raharja bersedia melindungi dia dan keluarganya dari ancaman."Ancaman mulai berkurang, dari situ saya yakin dan percaya Tuhan akan melindungi," ungkapnya.

Baca juga: Ini cara wali kota Surabaya Risma 'taklukkan' polah DPRD Wali kota Bandar Lampung pamer keberhasilan ke Risma Risma potong anggaran pejabat dan larang rapat di hotel Berkat sistem elektronik, Tri Rismaharini klaim hemat Rp 800 M Cerita Wali Kota Risma diancam dibunuh demi lawan korupsi

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung

Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung

Pengembalian berkas, kata Trunoyudo, dilakukan setelah penyidik melengkapi semua catatan dari jaksa peneliti.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi

KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi

Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Terseret Kasus Korupsi, Ema Ajukan Pengunduran Diri Jadi Sekda Kota Bandung

Terseret Kasus Korupsi, Ema Ajukan Pengunduran Diri Jadi Sekda Kota Bandung

Sebelumnya, Yana Mulyana dan beberapa pejabat Pemkot Bandung serta dari pihak swasta divonis penjara pada Desember tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR

Menteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR

Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.

Baca Selengkapnya
Tersandung Korupsi, Eks Wali Kota Bima Segera Disidang

Tersandung Korupsi, Eks Wali Kota Bima Segera Disidang

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan Tim Jaksa dalam waktu 14 hari kerja," tutur Kabag KPK Ali.

Baca Selengkapnya
Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Sekda Bandung Mengundurkan Diri

Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Sekda Bandung Mengundurkan Diri

Ema sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Pemerintah Kota Bandung.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Teknologi Ini Diyakini Bakal Mampu Mencegah Korupsi di IKN

Teknologi Ini Diyakini Bakal Mampu Mencegah Korupsi di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah meluncurkan cetak biru (blue print) kota cerdas Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya