Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh menemukan 4.000 lebih Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak sesuai yang menjadi syarat kompensasi paska kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketidaksesuaian tidak sesuai antara nama dan alamat pemegang kartu tersebut. Bahkan ditemukan kartu tersebut beralamat di luar kota Banda Aceh.

Adanya kerusakan itu dibenarkan langsung oleh Wali kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. Dia sendiri malah menemukan langsung adanya terjadi ketidaksesuaian di KIS. "Benar ada terjadi perbedaan antara nama dan alamat di KIS, itu nanti akan kita gantikan," kata Illiza Sa'aduddin Djamal, Selasa (2/11) di Banda Aceh.

Illiza berjanji atas ketidakcocokan itu akan segera dilakukan koordinasi dengan penerbit kartu tersebut yaitu BPJS. Semua kartu yang rusak itu akan digantikan dengan kartu yang baru nantinya.

"Sejumlah alamat tidak sesuai dengan kartu BPJS dan ini akan dikoordinasikan kembali dan diperbaiki," tegasnya.

Kendati demikian, Illiza menegaskan meskipun terjadi kerusakan sejumlah kartu tersebut, tidak membuat warga miskin di Banda Aceh tidak bisa berobat. Warga miskin bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pada saat berobat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

"Jadi jangan khawatir bagi warga yang mengalami kerusakan KIS itu, karena masih ada alternatif lainnya dengan menunjukkan indentitas diri seperti KK dan KTP," imbuhnya.

Selain KIS, Pemerintah Aceh sudah terlebih dahulu menerapkan kesehatan gratis di Aceh. Program kesehatan gratis untuk masyarakat miskin dimulai sejak kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar dengan sebutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Sekarang program populis itu kembali dilanjutkan masa kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf dengan diberi nama Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).