Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan bikin heboh ketika mengungkap ada sejumlah anggota DPR yang memeras BUMN. Setelah didesak, Dahlan kemudian melaporkan nama-nama itu ke Badan Kehormatan DPR.

Satu per satu anggota DPR yang namanya tersangkut, mengklarifikasi dan membantah. Bahkan ada dua nama, yang kemudian dikeluarkan dari daftar itu setelah namanya diserahkan Dahlan ke BK DPR.

Banyak yang mendukung aksi Dahlan tersebut. Namun tidak sedikit yang mencibir dan menyebut mantan dirut PLN itu sedang melakukan pencitraan.

Tak hanya Dahlan, beberapa tokoh juga dikenal sering melontarkan tuduhan dengan mengungkap adanya persekongkolan atau tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang penting. Namun, seringkali tudingan itu tidak dilanjutkan dengan pelaporan ke lembaga penegak hukum.

Siapa saja mereka?

Dipo Alam

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengungkapkan ada oknum ketua fraksi di DPR yang melakukan kongkalikong terkait anggaran yang terjadi saat penyusunan APBN Perubahan 2012.Tanpa menyebutkan kementerian yang dimaksud, tambahan anggaran yang diajukan itu mencapai Rp 70 miliar. Dana tersebut diajukan dalam bentuk optimalisasi. Oleh kementerian tersebut, usulan itu diterima pada pertengahan Juni 2012 dan mengajukan surat jawaban kepada DPR sesuai susunan yang diberikan melalui rekanan."Dan hanya dalam tempo satu hari, langsung dijawab dan ditulis oleh salah satu oknum pimpinan pejabat DPR kepada Kementerian Keuangan yang menyatakan persetujuannya untuk dicarikan penggunaan dana tersebut," ungkap Dipo saat Jumpa Pers di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (12/11).Wakil Ketua DPR Anis Matta bahkan menyebut Dipo biang penyebar masalah. "Ini jelas politik. Kalau mau menyelesaikan masalah jangan menyebar masalah. Lebih baik menempuh jalur hukum, biar bisa langsung diproses," ujar Anis.Rabu (14/11) malam, Dipo bersama stafnya datang ke KPK menyerahkan sejumlah dokumen berisi laporan dugaan kongkalikong tersebut. Dipo mengaku menyerahkan laporan praktik korupsi di tiga kementerian. Dipo menjawab tantangan para anggota DPR yang memintanya melaporkan kasus korupsi tersebut ke KPK.

M Nazaruddin

Mantan bendahara umum Partai Demokrat ini dikenal dengan berbagai kasus yang membelitnya. Dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang hingga Hambalang, Nazar berulangkali melontarkan keterlibatan orang-orang penting dalam kasus korupsi.Soal kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Nazar menyebut keterlibatan koleganya di DPR seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Gede Pasek Suardika, dan Mirwan Amir.Sementara dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Nazaruddin menyeret nama Ignatius Mulyono, mantan Kepala BPN Joyo Winoto, Anas Urbaningrum, hingga Menpora Andi Mallarangeng.Dari sederet nama itu, baru Angelina Sondakh yang kini menjadi pesakitan di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mahfud MD

Sebagai pejabat negara, Ketua MK Mahfud MD beberapa kali melontarkan pernyataan dengan gaya politikus. Terakhir, Mahfud menyebut ada mafia narkoba bergentayangan di Istana. Konteks pernyataan Mahfud itu terkait pemberian grasi yang dilakukan Presiden SBY terhadap terpidana mati Meirika Franola.Mahfud menyebut, SBY telah mendapatkan masukan yang salah dari para pembantunya terkait grasi tersebut. Apalagi, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang oleh undang-undang disebut sebagai satu-satunya pemberi masukan soal grasi, membantah telah merekomendasikan grasi."Pasti permainan mafianya, mafia hebat. Mafia narkoba itu memang mafia yang sangat hebat," kata Mahfud usai seminar bersama IKA UII di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (8/11).

Dahlan Iskan

Banyak cerita soal menteri yang satu ini. Dahlan Iskan selalu menjadi perhatian publik dengan berbagai aksinya. Namun belakangan kecaman datang terkait aksi Dahlan yang mengungkap adanya praktik pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan oleh anggota DPR.Dahlan sebelumnya mengungkapkan ada sekitar 10 nama anggota DPR yang disebutnya meminta jatah dari BUMN. Saat memenuhi panggilan BK DPR pada Senin (5/11), Dahlan Iskan menyebutkan dua nama anggota Dewan yang diduga memeras tiga BUMN terkait penyertaan modal negara. Kedua nama itu adalah Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Idris disebut meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Adapun Sumaryoto disebut meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines.Selang dua hari kemudian, secara tertulis, Dahlan kembali menyerahkan lima nama anggota Dewan lain yang disebut terlibat dalam pemerasan Direksi Merpati. Seluruh penjelasan Dahlan itu tanpa disertai bukti. Dahlan hanya mengutip keterangan dari jajaran Direksi BUMN.Namun, kemudian Dahlan merevisi dua nama yang diserahkan belakangan. Alasannya, dua orang itu tidak ikut dalam rapat informal antara beberapa anggota Komisi XI dengan direksi Merpati.