Merdeka.com - Ujian Nasional (UN) tahun ini bisa jadi adalah ujian nasional paling buruk selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terjadi penundaan ujian di 11 Provinsi untuk tingkat SMA. Bahkan, meski sudah ditunda, pelaksanaan UN SMA masih belum juga tepat waktu akibat soal ujian yang belum juga datang.

Ujian Nasional (UN) tahun ini bisa jadi adalah ujian nasional paling buruk selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Mendikbud M Nuh pun langsung dipanggil Presiden SBY di Istana. Presiden menanyakan langsung kepada Nuh kenapa UN tidak berlangsung serempak. M Nuh berdalih, pihak percetakan yang tidak melaksanakan pengadaan soal ujian secara tepat waktah UN kembali ditunda.

Bahkan, UN tingkat SMP juga bernasib serupa. Di beberapa daerah, ujian tidak bisa dilaksanakan secara serempak. M Nuh pun dapat kecaman di mana-mana hingga banyak yang meminta dia untuk mundur.

Di tengah kecaman dan tuntutan untuk mundur, M Nuh tidak bergeming. Bahkan mantan Rektor ITS tersebut terus membela diri. Apa saja pembelaan diri M Nuh? berikut 4 pembelaan M Nuh soal UN yang amburadul:

Salahkan PT Ghalia

Muhammad Nuh mengklaim pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP berlangsung dengan baik. Nuh menyatakan, keterlambatan pengiriman soal terjadi akibat kelalaian yang dilakukan PT Ghalia Indonesia Printing. Sebab, telatnya pengepakan naskah soal UN tingkat SMA, juga berpengaruh kepada SMP."Itu juga merembet ke SMP juga, ini relatif lebih baik. Insya Allah satu dua hari lebih bagus," kata M Nuh, Selasa (23/4) kemarin.Karena itu, pihaknya mencabut tugas PT Ghalia beberapa waktu lalu dan hanya memberinya tugas untuk satu provinsi saja. Sementara sisanya ditugaskan kepada tiga perusahaan percetakan lain."Kita beri waktu tiga hari mampu atau tidak, mereka bilang mampu," tegas M Nuh.

M Nuh bangga tak ada kebocoran soal UN

Muhammad Nuh menyebutkan, isu soal adanya kebocoran soal ujian nasional (UN) untuk tahun ini sudah sangat minim. Kondisi itu dianggap lebih baik dibandingkan tahun lalu."Saya bandingkan laporan dari tahun 2011 dan 2012, isu kebocoran itu tidak tidak ada," kata Nuh di Kantor Wakil Presiden, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (24/4) kemarin.Dia menambahkan, upaya fotokopi naskah soal terhadap beberapa wilayah yang masih kekurangan juga tidak mengalami perubahan data. Tidak hanya itu, proses fotokopi juga mendapatkan pengawasan dari aparat keamanan."Kalau di-copy huruf A tetap A, artinya secara substansi soal itu tidak apa-apa, yang penting kan soalnya itu, kalau ada kekurangan ya difotokopi itu dibenarkan," tandasnya.

M Nuh klaim UN selalu diperbaiki setiap tahun

Amburadulnya pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA dan sempat terlambatnya penyerahan soal untuk SMP membuat pemerintah prihatin. Dengan kejadian itu, Wakil Presiden Boediono telah meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk mengevaluasi pelaksanaan tahun ini.Saat ditemui wartawan, Nuh mengaku telah mendapatkan perintah itu dari Boediono. Namun, dia menyatakan setiap pelaksanaan UN yang selesai dilaksanakan selalu mendapatkan evaluasi."Iya, enggak ada selesainya (evaluasi). Harus dievaluasi dan diperbaiki, (pelaksanaan UN) sekarang pun hasil evaluasi," ungkap Nuh di Kantor Wakil Presiden, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (23/4) kemarin.Nuh menambahkan, penetapan kebijakan untuk membuat 20 varian kertas soal itu merupakan hasil evaluasi yang dilakukan pelaksanaan UN setahun lalu. "Hasil UN dipakai ke SMPTN itu kan hasil evaluasi, karena itu kenapa kita buat 20 varian, itu pun hasil evaluasi kemarin," paparnya.

M Nuh tolak UN dihapus

Amburadulnya pelaksanaan ujian nasional tahun ini memyebabkan banyaknya usulan agar UN dihapus. Terkait usulan untuk menghapus pelaksanaan UN, Nuh menjawab tidak mungkin kebijakan itu dihapuskan dari program yang dilaksanakan secara tahun ke tahun. Namun, menurut Nuh, usulan itu diakuinya sudah sering disuarakan setiap UN akan berjalan."Sejak dulu itu, ujian sudah ada sejak 2.500 tahun. Kalau di dalam negeri usulan tolak UN sejak zaman dulu, tapi kan tidak serta merta usul dijalankan," ujar M Nuh, Selasa (24/4).Dia menyebutkan, salah satu fokus utama evaluasi adalah penyelenggaraan UN, bukan pada pelaksanaan UN di tiap-tiap sekolah. Namun, dia memastikan pelaksanaan ujian tetap akan dilakukan pemerintah kepada seluruh pelajar di tingkat akhir.