Merdeka.com tersedia di Google Play


4 Hakim yang sidangkan kasus Telkomsel dimutasi

Reporter : Anwar Khumaini | Senin, 15 April 2013 16:19


4 Hakim yang sidangkan kasus Telkomsel dimutasi
Gedung Mahkamah Agung. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali membenarkan pihaknya telah memberikan sanksi hukuman kepada empat hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait putusan pailit Telkomsel.

"Iya ada empat orang yang jelas, saya nggak hafal namanya, mereka majelis yang menangani kasus tersebut (Telkomsel), Satunya hakim pengawas," kata Hatta Ali, usai melantik deputi gubernur BI di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut dia, pemberian sanksi tersebut sudah dikirim ke pihak yang bersangkutan. "Saya sudah dengar dari Dirjen Badilum (badan peradilan umum) sanksi sudah dikirim sejak Jumat (11/4), namun mungkin belum diterima," kata Hatta Ali.

Sementara Kasubag Humas MA Rudi Sudiyanto mengatakan keempat hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang disanksi itu terkait memerintahkan pembayaran kurator yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan Permenkumham terbaru.

"Mereka terlalu besar mengenakan pembayaran kurator," kata Rudi seperti ditulis Antara.

Berdasarkan pengumuman yang dilansir website MA, sebanyak 44 hakim mendapatkan sanksi, dimana empat hakim merupakan majelis hakim kasus Telkomsel.

Keempat hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mendapat sanksi adalah SA, AI, NA dan BI karena melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SK/IV/2009 - No.02/SKB. /P/KY/IV/2009 huruf c butir 1.1.(8) jo PB MARI dan KY No.02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 pasal 5 ayat 2 huruf e dan pasal 14 ayat 1, pasal 19 ayat 4.

Hakim SA dimutasi sebagai hakim biasa di PN Jambi, AI dimutasi menjadi hakim di PN Pekanbaru (Pkr), BI dimutasi ke PN Mataram dan hakim NA dimutasi ke PN Palembang (Pl). MA juga membebaskan jabatan sebagai hakim niaga.

Terkait sanksi yang diberikan MA ini, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bagus Irawan mengatakan belum mendapat kabar terkait sanksi yang diberikan.

"Kami belum mendapat konfirmasi mengenai itu dari Badan Pengawasan MA atau atasan," kata Bagus, saat dikonfirmasi wartawan.

Bagus mengakui kerap diminta klarifikasi terkait kasus pailit Telkomsel oleh Mahkamah Agung, namun belum ada pemeriksaan.

"Memang sering ada klarifikasi majelis Telkomsel, tapi pemeriksaan belum," ungkapnya.

Untuk diketahui, PN Niaga Jakarta Pusat telah menetapkan fee kurator berdasarkan perhitungan 0,5 persen dikalikan total aset yang dimiliki Telkomsel yakni sekitar Rp 58,723 triliun, sehingga hasil perkalian itu adalah Rp 293.616.135.000.

Angka sekitar Rp 293,616 miliar ini dibagi dua antara Telkomsel dengan Pemohon Pailit (Prima Jaya Informatika/PJI) sehingga masing-masing dibebankan Rp146,808 miliar. Pola perhitungan itu menggunakan Permenkumham No 9/1998.

Hakim pemutus kasus pailit Telkomsel di PN Niaga adalah Agus Iskandar, Bagus Irawan, dan Noer Ali. Majelis hakim yang sama juga yang menetapkan imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan.

[war]

KUMPULAN BERITA
# Telkomsel

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Telkomsel, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Telkomsel.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • [FOTO} Park Shin Hye pamerkan jaket wool di Infinity Challenge
  • Mobil listrik karya tim Putra Petir cuma jadi mainan
  • Polisi New York akhiri program pengawasan terhadap warga muslim
  • Banyak kecurangan pemilu, DPC PKB Blitar lapor DKPP
  • Konvensi Demokrat dilanjut, pemenangnya belum tentu jadi capres
  • Sibuk urusan partai, Ahmad Dhani absen di sidang AQJ
  • Usai jadi capres, Jokowi dinilai tidak fokus benahi Jakarta
  • Implementasi aturan biofuel 10 persen memble
  • Dirut Mandiri siap eksekusi 60 persen saham pemerintah di BTN
  • Tetap sehat saat menopause dengan 5 tips sehat ini
  • SHOW MORE