Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini kembali menegaskan rencana penutupan lokalisasi Gang Dolly, paling lambat, sebelum bulan Ramadan 2014, sudah harus rata dengan tanah. Bagi Pemkot Surabaya, penutupan lokalisasi, yang konon terbesar se-Asia Tenggara itu, sejatinya bukan hal yang sulit.

Namun, kata Risma,yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemkot Surabaya adalah pengkondisian pasca-penutupan lokalisasi itulah yang lebih berat. "Kalau sekadar menutup saja, sekarang pun bisa. Tapi masalahnya, kami harus menyiapkan tindakan pasca-penutupan. Pengkondisian itu yang jauh lebih berat karena sangat menentukan keberlanjutan kawasan tersebut," kata perempuan kelahiran Kediri tersebut, Senin (9/12). Berikut ini 4 cara Risma menghapus Gang Dolly dari peta prostitusi seperti dirangkum merdeka.com:

Siapkan dana di atas Rp 25 Miliar

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya, Agus Imam Sonhaji dalam konferensi persnya, pihaknya telah menyiapkan anggara Rp 25.296.103.707 untuk merehabilitasi pembangunan di empat wilayah eks lokalisasi yang telah ditutup. Angka itu belum termasuk Dolly,"Untuk lokalisasi Dolly, kami masih melakukan pengecekan secara detail, berapa yang kami anggarkan untuk merehabilitasinya. Tentu anggarannya juga sangat besar," kata Sonhaji di Balai Kota Surabaya.Sementara dana kurang lebih sekitar Rp 25 miliar itu, lanjut dia, khusus diperuntukkan rencana rehabilitasi eks lokalisasi Klakah Rejo, Sememi, Morokrembangan dan Dupak Bangunsari."Dana tersebut digunakan untuk membangun pasar, sentra PKL, dan sejumlah sarana fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, warga penghuni eks lokalisasi mendapat peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya," katanya lagi.

Selamatkan anak sekolah

Kepala Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Supomo menjelaskan, berdasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 1999, secara jelas menyebutkan, kawasan Gang Dolly tersebut berfungsi sebagai rumah tinggal, bukan tempat prostitusi. "Atas dasar Perda tersebut Pemkot Surabaya berhak mengambil tindakan tegas demi kebaikan kota. Sehingga untuk penutupan lokalisasi itu tidak diperlukan persetujuan apa pun," tegas Supomo.Dijelaskan Supomo, salah satu alasan kuat Wali Kota Risma ingin segera merombak kawasan Dolly dan menjadikannya sebagai lokasi sentra bisnis adalah keprihatinan akan kondisi sekolah."Bu Wali beberapa kali mengunjungi sekolah yang terletak di kawasan prostitusi. Hasilnya miris. Anak-anak di lingkungan lokalisasi cenderung minder, malu, rendah diri, dan lebih parah lagi ada yang sampai frustrasi. Belum lagi, geliat bisnis prostitusi akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang tinggal di sekitarnya. Dan itu pasti menimbulkan dampak buruk bagi psikologis anak," katanya.Sementara terkait makin menjamurnya bisnis prostitusi terselubung pasca-penutupan, Supomo menegaskan, kalau pihaknya tetap akan melakukan kontrol yang ketat. "Pemkot tidak melakukan penutupan saja, tapi juga memberi solusi. Kalaupun masih ada, atau penutupan ini menimbulkan dampak, tentu kita tidak akan tinggal diam," janjinya.

Membangun taman dan fasilitas olahraga

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji memaparkan, dalam desain rencana pembangunan nantinya, terdapat 12 kawasan eks lokalisasi, termasuk Gang Dolly yang akan dijadikan Unit Pengembangan (UP) oleh Pemkot Surabaya."12 kawasan eks lokalisasi itu akan menjadi prioritas pembangunan. Di kawasan yang disebut dengan Unit Pengembangan tersebut akan dibangun fasilitas umum seperti taman, fasilitas olahraga dan fasilitas pelengkap lainnya," kata Agus, Rabu lalu.Sementara itu, lanjut dia, di masa mendatang, Gang Dolly diproyeksikan sebagai sentra bisnis dan perdagangan. "Direncanakan, Jalan Putat (yang menjadi jalan utama menuju Gang Dolly) dilebarkan menjadi sekitar 25 meter. Tujuannya, agar akses transportasi dan bisnis terbuka sehingga kawasan tersebut bisa lebih berkembang."Agus menambahkan, langkah Pemkot Surabaya merehabilitasi kawasan eks lokalisasi terbagi dalam empat hal, yaitu pemberdayaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bantuan langsung melalui mekanisme hibah. "Pemberdayaan sosial fokus kepada bagaimana agar PSK mau beralih profesi yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat," tandas dia.

Pemberdayaan sosial

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Sonhaji, menerangkan langkah pemkot merehabilitasi kawasan eks lokalisasi terbagi dalam empat hal, yakni pemberdayaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bantuan langsung melalui mekanisme hibah.Pemberdayaan sosial fokus kepada bagaimana mengubah perilaku PSK sehingga berimbas pada masyarakat sekitar. "Kita berharap PSK bisa berubah sebab apa yang dilakukannya berdampak pada warga di sekitarnya, khususnya anak-anak," tegasnya.Untuk itu, pihaknya gencar membekali para WTS yang berniat alih profesi karena dalam waktu dekat kawasan lokalisasi segera berubah fungsi.

Baca juga: Ini wajah baru Gang Dolly yang diimpikan Risma 5 Cara Wali Kota Risma perangi korupsi di Surabaya Ini cara wali kota Surabaya Risma 'taklukkan' polah DPRD Wali kota Bandar Lampung pamer keberhasilan ke Risma Risma potong anggaran pejabat dan larang rapat di hotel