Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam memberikan laporan praktik kongkalikong yang dilakukan pejabat di dalam kementerian dan DPR melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat dikonfirmasi, Dipo menolak membeberkan kementerian dan siapa saja anggota DPR yang dilaporkan pada Rabu (14/11) malam.

Dari informasi yang diterima merdeka.com, terdapat tiga kementerian yang dilaporkan Dipo kepada KPK, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Sementara, anggota dewan yang diduga terlibat dalam praktik kongkalikong anggaran merupakan anggota dari salah satu komisi yang bermitra dengan tiga kementerian itu.

Dipo mengatakan, keputusannya untuk melaporkan praktik kongkalikong itu didapatnya dari laporan para pegawai negeri sipil (PNS) di instansi masing-masing. Laporan yang masuk ke mejanya itu sudah melalui uji ulang dan dikonfirmasi kembali melalui pelapor, serta dilengkapi bukti-bukti pendukung sebelum diserahkan kepada KPK.

"Intinya ini adalah suatu laporan dari PNS. Jadi, kalau ada yang sebut itu fitnah, memang kita lihat ada tertulis. Demikian juga ada kementerian dan menteri yang mau bersama-sama untuk klarifikasi di KPK, akan mengklarifikasikannya," kata Dipo di gedung KPK, Rabu (14/11) malam.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK tengah meneliti laporan yang diterima dari Dipo. Jika ditemukan adanya bukti awal terjadinya tindak pidana korupsi, KPK menyatakan akan memulai penyelidikan atas kasus kongkalikong anggaran di tiga kementerian itu.