Merdeka.com - Wali Kota Bandung Oded M. Danial dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus dugaan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tersangka Dadang Suganda.

Pemanggilan terhadap Oded itu dalam kapasitas dirinya sebagai mantan anggota DPRD Kota Bantung periode 2009-2014. Pemeriksaan terhadap Oded dilakukan selama kurang lebih tiga jam di Gedung Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung pada Jumat (4/9).

"Saya tadi diperiksa sebagai saksi dimintai keterangan atas RTH di Kota Bandung. Enggak banyak (yang ditanyakan penyidik KPK), sekitar lima atau enam pertanyaan," kata dia usai pemeriksaan.

Politisi PKS itu mengungkapkan, pertanyaan penyidik banyak berkutat pada tugas pokok dan fungsi anggota dewan hingga proses pembahasan anggaran untuk RTH. Ia pun ditanya kenal atau tidak dengan tersangka Dadang Suganda.

"Saya kenal. Orang memang kenal. Kenalnya kan setiap orang kenal dia. Cuman kenalnya di acara-acara umum," ucap dia.

Berkaitan dengan RTH, sepengetahuannya saat menjadi anggota DPRD Kota Bandung, amanat Undang-Undang harus ada RTH 30 persen. Saat itu, kondisi kota Bandung masih jauh dalam angka tersebut. Akhirnya, anggota dewan sepakat menganggarkan untuk pengadaan RTH.

"Kita menganggarkan saya kira memang secara normatif menganggarkan, semua juga sepakat. Pokoknya sudah saya sampaikan semua lah yang saya tahu," katanya.

Informasi yang dihimpun, dalam kasus itu, tersangka Dadang menjadi makelar tanah pengadaan RTH Kota Bandung. Dia mengakali penjualan tanah tersebut menggunakan kedekatannya dengan mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi, untuk menjual tanah ke Pemkot.

Setelah tanah tersedia, Pemkot membayar Rp 43,65 miliar kepada Dadang. Namun, Dadang hanya membayar Rp 13,5 miliar kepada pemilik tanah, artinya ia mendapat keuntungan sekira Rp 30 miliar.

Dadang disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.