Merdeka.com - Pasca-dicabutnya Keppres Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat (Wankamra) yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebanyak 2.250 aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Tangerang terancam menganggur.

Menanggapi pencabutan Kepres tersebut, Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kota Tangerang Habibullah mengaku akan mengikuti aturan itu. Meski demikian, dia menyayangkan jika peran Hansip atau yang kini disebut sebagai Linmas dihapus.

"Di Kota Tangerang, ada 2.250 anggota Linmas yang terdaftar. Kalau Keppres itu dicabut artinya Linmas diberhentikan. Padahal, selama ini peran Linmas sebagai penjaga keamanan di tingkat RT/RW sangat membantu dan bermanfaat," ujarnya, Kamis (18/9).

Linmas pun selama ini hanya mendapat gaji dari dana swadaya masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang tidak memberikan insentif seperti halnya guru ngaji dan Ketua RT/RW.

"Mereka tidak digaji pemerintah. Kita memang pernah mengajukan agar mereka dapat insentif, tapi belum ada jawaban dari Pemkot," terang Habibullah.

Habibullah juga mengaku juga belum mengetahui kapan pastinya fungsi Linmas akan diberhentikan. Sehingga sampai saat ini, Linmas masih bertugas menjaga keamanan di setiap wilayah Kota Tangerang.

"Kita belum tahu aturan jelasnya, kapan berhentinya, lalu akan diganti apa. Kita tunggu saja," katanya.

Menurut dia, jika Linmas telah dihapus, artinya masyarakat harus sadar untuk menjaga keamanan di lingkungannya sendiri.

"Yang penting bagaimana pengamanan di masyarakat, siskamling tetap dilaksanakan, kamtibmas harus ditingkatkan. Masalah keamanan di lingkungan menjadi tanggung jawab warga," tukasnya.