2 Menteri ke KPK bahas dana pendidikan yang rawan dikorupsi
Merdeka.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan serta Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin siang hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengaku bakal membahas soal pengawasan penggunaan dana pendidikan lantaran khawatir akan dikorupsi.
Lukman tiba lebih dulu didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Jassin. Kemudian disusul oleh Anies.
Kepada awak media, Lukman hanya menjawab singkat maksud kedatangannya hari ini. "Mau mengadakan rapat di KPK masalah pendidikan," kata Lukman, di Gedung KPK, Senin (15/12). Sementara Jassin hanya menebar senyum.
Anies menyatakan agenda hari ini adalah soal rapat koordinasi tentang pengelolaan dana pendidikan.
"Karena dana pendidikan itu banyak sekali dan sekarang kita mau audiensi lintas kementerian. Yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Pendidikan," kata Anies kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12).
Anies mengatakan, alokasi anggaran negara buat pendidikan mencapai Rp 404 triliun. Duit sebesar itu dibagi lagi dalam beberapa peruntukan. Yakni sebanyak Rp 46 triliun masuk ke kocek kementerian, sedangkan Rp 254 triliun ditelan pemerintah daerah buat mengembangkan pendidikan. Mereka khawatir alokasi dana pendidikan di tingkat pemda sebagian bisa raib lantaran tingkat pengawasan lemah.
"Jadi ke daerah itu Rp 254 triliun dari Rp 404 triliun. Kita sekarang mau rapat koordinasi bagaimana kita bisa mengawasi dan memastikan bahwa dana-dana itu memang untuk seluruh aktivitas pendidikan," ujar Anies. Meski demikian, Anies mengaku belum menemukan indikasi penyimpangan hingga saat ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun
Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaKekerasan Anak di Lingkup Pendidikan Kian Marak, Salah Siapa?
Dari laporan 141 kasus yang diterima KPAI, 35 persen di antaranya terjadi pada satuan pendidikan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaBiaya UKT Mahal, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan
Dua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua dan negara.
Baca SelengkapnyaIstana: Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Diusulkan Menpan-RB Sejak Oktober 2023
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan,
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya