Merdeka.com - Pemukulan yang dilakukan Kepala BKPM Daerah Provinsi Bangka-Belitung, Zakaria Umarhadi, terhadap pramugari maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Febriyani, menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi V DPR, Arwani Thomafi mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang keselamatan penerbangan, menggunakan telepon di dalam pesawat tidak diperbolehkan. Karena itu, dia menyatakan perilaku Zakaria menggunakan handphone di dalam pesawat bisa dipidana.

"Aturannya di UU Nomor 1 Tahun 2009 sudah sangat jelas bahwa semua yang mengganggu sistem navigasi penerbangan mengandung ancaman sanksi pidana dan atau sanksi denda," jelas Arwani dalam pesan singkat, Jumat (7/6).

Politikus PPP ini menilai, ada dua pelanggaran yang dilakukan Zakaria, yakni; mengganggu sistem navigasi dan pemukulan terhadap pramugari.

"Pada kasus Sriwijaya, malah ada dugaan dua pelanggaran pidana. Pertama dugaan mengganggu sistem navigasi penerbangan, dan kedua dugaan pemukulan terhadap pramugari," imbuhnya.

Dia meminta penegak hukum segera menuntaskan kasus tersebut. Sebab, hukum yang ditegakkan secara cepat dan tegas bisa berdampak pada efek jera pelaku pemukulan.

"Hal ini demi menjaga keselamatan penerbangan dan memberikan efek jera kepada yang melanggar serta kepada para penggunaan layanan penerbangan," tandasnya.

Febriyani mengalami tindak kekerasan hingga mengalami luka memar di bagian daun telinga karena dipukul menggunakan koran oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Provinsi Bangka-Belitung, Zakaria Umarhadi.

Kasus pemukulan ini terjadi saat Febri menegur Zakaria agar mematikan telepon selulernya. Tak terima, Zakaria marah. Peristiwa pemukulan itu terjadi pada Rabu (5/6) malam setelah pesawat dengan nomor penerbangan SJ 087 mendarat di Bandara Depati Amir, Bangka.

Zakaria kini sudah ditahan oleh polisi atas perbuatannya. Zakaria Umar dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.