Merdeka.com - Sebanyak 17 tersangka kasus kerusuhan berdarah di Puger, Jember, Jawa Timur tiba di Mapolda Jawa Timur, sekitar pukul 12.45 WIB. Mereka diangkut secara terpisah menggunakan dua bus. Tujuannya agar tidak kembali berseteru jika dibawa satu bus.

"Mereka kami bawa terpisah. Kalau dijadikan satu bisa tarung lagi. Tadi berangkat dari Jember pukul 08.00 WIB dan sampai di sini (Polda Jatim) pukul 12.45 WIB," kata seorang penyidik usai turun dari bus, Kamis (19/8).

Dia merinci, tujuh tersangka dari Pondok Pesantren Darus Sholihin dijerat dengan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan dan 10 tersangka dari pihak warga dijerat dengan Pasal 170 KUHP, tentang pengerusakan.

"Satu bus untuk mengangkut tujuh orang dari pondok pesantren, satu bus lagi untuk 10 orang dari warga. Untuk yang tujuh orang dijerat pasal penganiayaan hingga menyebabkan satu orang meninggal, sedang yang 10 orang dijerat pasal pengrusakan," ujarnya.

Selanjutnya, dari pantauan di lapangan, pemeriksaan ke 17 tersangka itu juga dilakukan secara terpisah. Tujuh orang diperiksa di ruang penyidik Subdit I Kamneg (keamanan negara). Sementara 10 orang lagi diperiksa di ruang utama Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

Diberitakan sebelumnya, Kasubbid Penmas Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Suhartoyo mengatakan, untuk mempercepat proses penyidikan dan faktor keamanan, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono memerintahkan agar ke 17 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerusuhan di Puger itu, ditahan di Mapolda Jawa Timur.

"Penahanan semua tersangka itu atas perintah Kapolda Jatim. Setelah dibentuk tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jatim dan Reskrim Polres Jember, baru dilakukan penahanan di Mapolda Jatim," katanya.

Nanti, dia melanjutkan, yang menangani kasusnya adalah Kasubdit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimun Polda Jawa Timur. "Nanti yang menangani AKBP Ansori, selaku Kasubdit I Kamneg."

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono menegaskan, konflik di Puger itu, sebenarnya bukan persoalan Sunni-Syiah, melainkan karena persaingan pada lembaga pendidikan.

"Wong di sana itu tidak ada apa-apa, warganya juga rukun-damai, soal ibadah juga tidak ada perbedaan. Setelah melakukan penyelidikan dan kita tarik benang merahnya, ternyata pemicunya adalah masalah persaingan di Lembaga Pendidikan. Satu banyak siswanya, satunya cuma sedikit, itu saja. Kemudian, isunya dibelokkan ke masalah Sunni-Syiah, padahal bukan," ungkap Awi di Mapolda Jawa Timur.

Awi juga menjelaskan, situasi di Puger saat ini sudah kondusif. Tapi, kata dia, masih tetap dilakukan penjagaan dari aparat kepolisian. "Hanya sebagian pasukan yang kita tarik kembali ke Polda Jatim, sekarang tinggal 6 SSK saja yang masih bersiaga di sana," tandas Awi Setiyono.

Sebelumnya, pada tanggal 11 September sore lalu, terjadi bentrok berdarah di kawasan Puger Jember, tepatnya di Pondok Pesantren Darus Sholihin pimpinan Habib Ali Al Habsyi. Kerusuhan terjadi karena warga yang dipimpin Ustadz Fauzi, salah satu tokoh agama di Puger melakukan penyerangan dan perusakan di pesantren pimpinan Habib Ali tersebut.

Karena tak terima, kubu Habib Ali melakukan serangan balasan. Mereka saling pukul dan saling lempar dengan batu. Bahkan, di antara kedua belah pihak ada yang membawa senjata tajam dan pentungan kayu.

Peristiwa itu sendiri terjadi karena warga yang dipimpin Ustadz Fauzi, menolak digelarnya karnaval di daerah mereka. Warga meminta, karnaval peringatan HUT RI ke 68 yang digelar pihak Pondok Pesantren Darus Sholihin itu, hanya dilakukan di lingkungan pondok, tidak sampai ke luar area pondok apalagi sampai pawai keliling kampung.

Namun, peringatan warga ini tidak diindahkan, bahkan pawai itu sendiri juga tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Bentrok akhirnya pecah. Rumah-rumah, puluhan kendaraan dan masjid dirusak. Puluhan orang luka-luka, polisi ikut terluka.

Bahkan satu orang meninggal dunia atas nama Eko Mardi Santoso. Dalam kasus itu, 17 orang dari kedua belah pihak, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini, mereka dipindah ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.