Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

14.575 Polisi Amankan Pilkada Serentak di Jateng

14.575 Polisi Amankan Pilkada Serentak di Jateng Ilustrasi Pilkada Serentak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pilkada serentak akan dihelat 9 Desember 2020 mendatang. Di Jawa Tengah pesta demokrasi di tengah masa pandemi akan diikuti 4 kota dan 17 kabupaten.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya akan menerjunkan 14.575 personel dibantu 720 anggota Brimob. Mereka akan mendukung pengamanan di 44.385 TPS di seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada.

"Total ada 14.575 personel dan 720 Brimob yang kita terjunkan di 21 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah," ujar Kapolda saat mengikuti kegiatan webinar bertema 'Pilkada Serentak Jateng 2020 Aman dan Bergembira Tanpa Provokasi' dengan PWI dan wartawan Solo raya, Rabu (22/7).

Mantan Kapolresta Surakarta itu menegaskan, penerapan protokol kesehatan mutlak dilakukan dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

"Polisi yang bertugas juga sudah dibekali 13 langkah penerapan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, cuci tangan, baju lengan panjang, dan sebagainya. Sebelum menertibkan masyarakat, polisi harus tertib menerapkan protokol," tandasnya.

Selain Kapolda, diskusi juga menghadirkan narasumber Presidium Mafindo Anita Wahid, Ketua KPU Provinsi Jateng Yulianto Sudrajat dan Pengamat Politik dan Hukum UNS Agus Riwanto

Presidium Mafindo Anita Wahid menyoroti fenomena hoaks yang selalu marak di setiap helatan pilkada. Menurut penelusuran Mafindo, menjelang Pilkada 2018, produksi hoaks setiap bulan selalu lebih dari 60 berita. Bahkan di bulan April mencapai 101 informasi palsu, sementara di Oktober sebanyak 111 informasi palsu. Lainnya di kisaran angka 70 hingga 80 berita palsu.

"Hoaks sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Namun saat ini, dengan perkembangan teknologi digital, hoaks jadi lebih mudah disebar," katanya.

Selain itu, jangkauannya juga luas, cepat serta biayanya murah. Kerap berisi tentang black campaign, atau informasi yang menyerang pihak tertentu. Di Indonesia, menurutnya, isu agama, ras, ideologi paling banyak untuk materi hoaks.

Di dunia politik, lanjut dia, hoaks kerap digunakan sebagai senjata untuk menyerang kubu lawan. Namun target utama dari penyebaran hoaks adalah masyarakat umum, yang akan menerima informasi-informasi palsu tersebut. Sehingga akhirnya mereka mempercayai berita palsu yang disebarkan menjadi kebenaran.

"Pada akhirnya, karena informasi palsu yang terus menerus diterima, akan berubah menjadi kebencian. Dan itu berlangsung tidak hanya sehari-dua hari, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita tahu, efek Pilpres 2014 masih berlangsung hingga sekarang," jelasnya.

Menurutnya, hoaks terus disebarkan dengan tujuan memelihara kebencian. Sehingga orang tidak bisa berpikir netral dan rasional.

"Dampaknya, karena termakan hoaks, kita kehilangan makna hidup bersama, persaudaraan terkikis," katanya.

Untuk mengantisipasinya, dikatakan Anita, semua stakeholder harus bergandeng tangan, mencegah informasi palsu beredar luas di masyarakat. Misalnya, lanjut dia, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, harus lebih cermat mendengar info yang beredar di masyarakat. Jika menemukan indikasi hoaks, segera lakukan klarifikasi. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama. Sebab, hoaks yang dibiarkan lebih dari empat jam tanpa klarifikasi, akan sangat susah untuk meluruskannya," tegasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, stakeholder terkait juga harus selalu mengingatkan masyarakat, bahwa pilkada hanya event sesaat.

"Yang lebih penting adalah pascapilkada, bahwa kita semua bersaudara, tetap sedulur, tetap guyub, meskipun berbeda pilihan saat pesta demokrasi. Ini penting, agar pesta demokrasi tidak merusak hubungan antarmanusia, antar teman, dan sebagainya. KIta harus menjaga sisi kemanusiaan kita," imbuhnya.

Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat menegaskan, pihaknya terus menyosialisasikan terselenggaranya pesta demokrasi yang gembira tanpa dinodai hoaks.

"Kita punya kultur adiluhing. Jangan sampai pemilu menjadi semakin liberal, makin mengutamakan kelompok, sehingga proses kontestasi menjadi sangat gaduh," jelas dia.

Terkait pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19, Yulianto menyebut, tantangannya sangat berat. Sebab, penyelenggara pemilu dituntut untuk bisa menjalankan seluruh tahapan pilkada dengan nyaman, sehat dan selamat.

"Penerapan protokol kesehatan menjadi mutlak. KPU sudah mengeluarkan Peraturan KPU 6 / 2020 tentang pilkada di masa pandemi. Di situ mengatur seluruh tahapan yang harus mematuhi standar protokol kesehatan," katanya.

KPU juga membangun rasa optimistis ke masyarakat, bahwa pilkada bisa dilaksanakan dengan aman, tanpa memunculkan kekhawatiran akan menjadi klaster baru kasus Covid1-19.

"Memang banyak penyesuaian. Misalnya nanti, rapat pleno terbuka hanya dihadiri pihak terkait dan disiarkan via medsos, agar masyarakat bisa menyaksikan. Kampanye juga ada penyesuaian, agar tidak menghadirkan kerumunan massa. Lebih memanfaatkan teknologi informasi. Debat paslon digelar dengan menyesuaikan situasi," tandasnya.

Sedangkan Pengamat Pengamat Politik dan Hukum UNS Agus Riwanto mengemukakan, Covid-19 berpotensi memundurkan dan menyebabkan cacat demokrasi. Sebab, Covid-19 dengan beragam aspeknya mengganggu pelaksanaan praktik-praktik demokrasi.

"Ada banyak agenda demokrasi yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Anggaran pemilu juga berpotensi membengkak. Ini risiko dari tetap dijalankannya pesta demokrasi di tengah suasana Covid," katanya lagi.

Salah satu tantangan terberat, menurutnya, adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Karena mereka takut untuk berkerumun, datang ke TPS untuk memberikan hak suara, ataupun terlibat dalam kegiatan lain terkait pemilu.

"Risiko lain dari pilkada di masa pandemi adalah kompetisi yang tidak fair. Ada kemungkinan penyalahgunaan bansos, kampanye yang tidak maksimal dan money politic makin tinggi. Maka di Pilkada 2020 ini, yang paling berpotensi menang itu incumbent," imbuhnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.

Baca Selengkapnya
Kapolda Jatim: 10 Polisi Terluka akibat Ledakan di Markas Gegana Brimob

Kapolda Jatim: 10 Polisi Terluka akibat Ledakan di Markas Gegana Brimob

Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan 10 anggota Kepolisian terluka akibat ledakan di Markas Gegana SatBrimob Polda Jatim, Senin (4/3) siang.

Baca Selengkapnya
Kisah Brigjen Polisi Dicopot Jabatan karena Tolak Perintah Kapolri, Kariernya Malah Melesat Hingga Jadi Wakapolri

Kisah Brigjen Polisi Dicopot Jabatan karena Tolak Perintah Kapolri, Kariernya Malah Melesat Hingga Jadi Wakapolri

Cerita eks Wakapolri ungkap pernah dicopot dari jabatannya karena bantah perintah atasan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ribuan Personel Polisi Dikerahkan Amankan Debat Ketiga Pilpres di Istora Senayan

Ribuan Personel Polisi Dikerahkan Amankan Debat Ketiga Pilpres di Istora Senayan

Petugas akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan lokasi debat yang digelar di Gelanggang Bulutangkis

Baca Selengkapnya
Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh

Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh

Praktik ini terungkap setelah polisi lebih dulu menerima informasi ada peredaran narkoba melintas di wilayah gerbang tol Sragen.

Baca Selengkapnya
Arahan Jenderal Polisi Jebolan Non Akpol ke Bintara dan Tamtama: Hindari Mental Adigang, Adigung

Arahan Jenderal Polisi Jebolan Non Akpol ke Bintara dan Tamtama: Hindari Mental Adigang, Adigung

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan arahan kepada bintara dan tamtama Polri agar tidak memiliki sifat adigang, adigung, adiguna.

Baca Selengkapnya
Ratusan Personel Datang ke Mako Menghadap Komandan Brimob, Sang Jenderal Langsung Bereaksi Begini

Ratusan Personel Datang ke Mako Menghadap Komandan Brimob, Sang Jenderal Langsung Bereaksi Begini

Berikut potret ratusan Perwira hingga Tamtama datang ke Mako menghadap Komandan Brimob.

Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Tiga & Dua Non Akpol, Satu Awet Jadi Kapolda Pegang Tongkat Komando di Jateng

Jenderal Bintang Tiga & Dua Non Akpol, Satu Awet Jadi Kapolda Pegang Tongkat Komando di Jateng

Dua jenderal berbintang Polri non Akpol sukses mengisi jabatan penting dari Kapolda sampai Sekjen di Kementerian.

Baca Selengkapnya
Kapolda NTB: Ada 6 Perwira Polisi yang Lakukan Pelanggaran Hukum selama 2023

Kapolda NTB: Ada 6 Perwira Polisi yang Lakukan Pelanggaran Hukum selama 2023

Ada satu kasus personel yang kini menjadi sorotan, yakni kasus Brigadir TO yang diduga melakukan aksi rudapaksa terhadap seorang mahasiswi.

Baca Selengkapnya