Merdeka.com - Pemerintah menilai pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 168 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu dapat merusak sistem hukum yang selama ini dijalankan serta dapat memberatkan terpidana.

"Karena PK lebih dari satu kali akan melahirkan dua kemungkinan, yaitu meringankan terpidana atau ahli warisnya, atau malah memberatkan ahli waris," ujar Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Mualimin Abdi membacakan keterangan pemerintah dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/5).

Mualimin menjelaskan, indikasi perusakan sistem hukum itu akan terbaca pada kemungkinan adanya keterangan memberatkan oleh korban. "Dalam praktiknya, korban umumnya akan memberikan keterangan kesaksian yang memberatkan, maka jika memiliki legal standing untuk mengajukan PK, diduga juga akan mengajukan hal yang memberatkan bagi terpidana atau ahli warisnya," kata dia.

Selain itu, Mualimin menerangkan, pembatasan harus diberlakukan untuk PK. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan kepastian hukum selesainya suatu perkara.

"Sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum PK secara berulang-ulang," pungkas Mualimin.

Sebelumnya, Pasal 268 ayat (3) KUHAP ini dimohonkan uji materi oleh terpidana kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnaen, Antasari Azhar bersama adik Nasruddin, Andi Syamsuddin Iskandar. Mereka memohon MK untuk menyatakan pasal itu berlaku secara konstitusional bersyarat, sehingga PK dapat diajukan lebih dari satu kali jika terdapat novum yang diperoleh dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.