'Bagaimana bisa menyiapkan masa depan, UN saja molor'
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung sangat menyesalkan keterlambatan Ujian Nasional (UN) yang digelar minggu ini. Menurutnya, hal ini berdampak besar bagi psikologis para peserta ujian.
Pramono mengatakan, perusahaan yang gagal memenuhi tenggat waktu UN harus di-black list. Dia pun mempertanyakan mengapa perusahaan tersebut gagal melaksanakan tugas, sementara anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 22 miliar.
"Langkah tegas harus masuk daftar hitam, harus ada yang bertanggung jawab. Secara terbuka mengatakan ada yang salah dengan sistem manajerial," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/4).
Politikus senior PDI Perjuangan ini mengungkapkan, persoalan ini juga tidak serta merta semua disalahkan kepada perusahaan percetakan. Bisa saja, lanjut dia, keterlambatan juga dilakukan oleh pembuat soal UN.
"Mungkin juga karena keterlambatan menyelesaikan soal kan bisa. Sekali lagi perusahaan itu black list karena sangat merugikan, bagaimana bisa menyiapkan masa depan, tapi menyiapkan UN tidak bisa berjalan dengan baik," tegas dia.
Selain itu, dia juga merasa kecewa dengan keterlambatan yang terjadi dalam UN tahun ini. Sebab, DPR telah memberikan 20 persen APBN khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pram pun menuding Kemendikbud tidak serius melakukan pembenahan pendidikan sementara, anggaran yang begitu besar telah dikucurkan oleh DPR demi kemajuan generasi penerus bangsa.
"Ini menunjukkan manajerial (Kemendikbud) yang dapat 20 persen budget cukup besar mereka tidak sungguh-sungguh untuk kepentingan kemajuan pendidikan. Karena masa depan tergantung pendidikan, 20 persen (diberikan) karena memang sangat penting," tandasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaNaik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnya