Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Bagaimana bisa menyiapkan masa depan, UN saja molor'

'Bagaimana bisa menyiapkan masa depan, UN saja molor' Ujian Nasional. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung sangat menyesalkan keterlambatan Ujian Nasional (UN) yang digelar minggu ini. Menurutnya, hal ini berdampak besar bagi psikologis para peserta ujian.

Pramono mengatakan, perusahaan yang gagal memenuhi tenggat waktu UN harus di-black list. Dia pun mempertanyakan mengapa perusahaan tersebut gagal melaksanakan tugas, sementara anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 22 miliar.

"Langkah tegas harus masuk daftar hitam, harus ada yang bertanggung jawab. Secara terbuka mengatakan ada yang salah dengan sistem manajerial," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/4).

Politikus senior PDI Perjuangan ini mengungkapkan, persoalan ini juga tidak serta merta semua disalahkan kepada perusahaan percetakan. Bisa saja, lanjut dia, keterlambatan juga dilakukan oleh pembuat soal UN.

"Mungkin juga karena keterlambatan menyelesaikan soal kan bisa. Sekali lagi perusahaan itu black list karena sangat merugikan, bagaimana bisa menyiapkan masa depan, tapi menyiapkan UN tidak bisa berjalan dengan baik," tegas dia.

Selain itu, dia juga merasa kecewa dengan keterlambatan yang terjadi dalam UN tahun ini. Sebab, DPR telah memberikan 20 persen APBN khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pram pun menuding Kemendikbud tidak serius melakukan pembenahan pendidikan sementara, anggaran yang begitu besar telah dikucurkan oleh DPR demi kemajuan generasi penerus bangsa.

"Ini menunjukkan manajerial (Kemendikbud) yang dapat 20 persen budget cukup besar mereka tidak sungguh-sungguh untuk kepentingan kemajuan pendidikan. Karena masa depan tergantung pendidikan, 20 persen (diberikan) karena memang sangat penting," tandasnya.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Kumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran

Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya