Merdeka.com - Sebagai universitas favorit dan terbaik, UI berkomitmen membuka kesempatan bagi calon mahasiswa dari semua kalangan yang diterima pada Program Sarjana Kelas Reguler untuk menjalani pendidikan di UI.

Terkait biaya pendidikan, UI telah menetapkan mekanisme Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang disesuaikan dengan kemampuan penanggung biaya pendidikan calon mahasiswa, atau dikenal dengan BOP-Berkeadilan (BOP-B). Semua calon mahasiswa baru mempunyai hak untuk bisa mengajukan BOP-B. Ingin tahu caranya, klik di sini:http://www.ui.ac.id/

Untuk mengajukannya terdapat berkas pendukung yang harus dilengkapi untuk mengajukan BOP-B. Berkas tersebut akan memberikan gambaran kondisi penanggung biaya pendidikan calon mahasiswa.

Besaran BOP-B yakni mulai 0 rupiah hingga Rp5 juta untuk kelas IPS, dan 0 rupiah hingga Rp7,5 juta untuk kelas IPA.

UI nantinya juga akan melakukan verifikasi dan penilaian terlebih dahulu sebelum menetapkan biaya pendidikan yang akan dibayarkan calon mahasiswa. Dengan demikian, tidak semua besaran biaya yang diajukan akan diterima karena akan disesuaikan dengan kemampuan finansial penanggung biaya.

Selain itu, terdapat mekanisme lainnya yang disebut BOP-Pilihan (BOP-P). Calon mahasiswa yang mengajukan BOP-P dapat menentukan sendiri biaya pendidikan yang akan dibayarkan.

Dengan memilih BOP-P, calon mahasiswa mempunyai pilihan untuk berkontribusi lebih kepada pendidikan. Besaran BOP-P lebih besar dari batas maksimal yang ditetapkan untuk BOP-B, yaitu sebesar Rp7,5 juta, Rp10 juta, dan Rp12,5 juta untuk kelas IPS. Sementara untuk kelas IPA pilihannya sebesar Rp10 juta, Rp12,5 juta, Rp15 juta.

Besaran BOP-P yang dipilih calon mahasiswa akan secara langsung diterima oleh UI, sehingga pembayaran biaya pendidikan dapat segera dilakukan. Pengaju BOP-P tidak perlu menyiapkan berkas-berkas seperti halnya yang disyaratkan untuk BOP-B.

Secara akademis, hak dan kewajiban seluruh mahasiswa UI adalah sama, termasuk fasilitas pendidikan yang diterima. UI tidak membeda-bedakan fasilitas pendidikan yang menjadi hak mahasiswa berdasarkan mekanisme pembayaran biaya operasional pendidikan yang dipilih.