Nomor polisi 'cantik', apakah ada dasar hukumnya?

    Sumber : | Jumat, 4 Januari 2013 20:11

    Nomor polisi 'cantik', apakah ada dasar hukumnya?
    Nomor polisi Melinda Dee, wanita cantik tersangka kasus pembobol dana Rp. 17 miliar milik nasabah Citibank. (Foto: Kaskus)

    Merdeka.com - Masalah pelat nomor kendaraan alias nomor polisi (nopol) 'cantik' sudah menjadi rahasia umum. Yakni bahwa masyarakat luas bisa memilikinya dengan nilai rupiah tertentu. Apakah hal tersebut ilegal? Apakah ada dasar hukumnya?

    Menurut pengajar kajian Ilmu Kepolisian UI, Bambang Widodo Umar, pemberian nopol khusus untuk pejabat negara tersurat di dalam aturan internal kepolisian. Untuk pejabat daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, selalu diawali dengan identitas huruf administrasi pemda itu berada.

    "Nah, kalaupun dia memperjualbelikan nomor polisi itu, dia (polisi) hanya melanggar aturan dia saja, pelanggaran administratif," jelasnya.

    Menurutnya, tak adanya aturan yang menguatkan alokasi nopol khusus untuk pemda membuat longgarnya jual-beli nopol 'cantik' yang ada di kepolisian. Ia menyayangkan tak adanya penertiban tentang hal itu.

    "Harusnya di-Perda-kan mengenai aturan nomor polisi yang dialokasikan untuk pemda. Jadi kalaupun itu jatuh ke tangan lain, bisa dibawa ke PTUN untuk dikembalikan ke penerima nomor itu," usul Bambang.

    Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyatakan, tidak ada aturan dari kepolisian yang mengatur soal pelat B 1 DKI dan B 2 DKI untuk kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

    Rikwanto juga membantah jika Kapolri pernah mengeluarkan surat jika nomor polisi B 1 DKI dan B 2 DKI hanya bisa digunakan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta seperti yang dikatakan Ahok. Namun, kata dia, pejabat memang bisa memiliki dua nomor polisi untuk satu kendaraan.

    "Itu namanya pelat dinas dan pelat rahasia," tuturnya.

    Namun, untuk mendapatkan dua nomor polisi, pejabat tersebut juga harus melalui proses dengan cara, mengajukan ke Unit Propam agar diketahui kepentingan apa dan siapa pejabatnya. Kemudian mencantumkan surat-surat kendaraan.

    Untuk diketahui, masalah nopol ini mengemuka tatkala Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengeluhkan soal nopol B 2 DKI yang bukan milik Pemprov. Nopol itu diduga telah dimiliki pihak swasta.

    Menurut mantan Bupati Belitung Timur periode 2005 - 2006 ini, sebagai Wagub DKI ia seharusnya memiliki mobil dinas dengan nopol B 2 DKI. Namun, pihak kepolisian membantah dengan mengatakan bahwa tak ada aturan jika nomor polisi tersebut hanya diperuntukkan bagi wakil gubernur DKI.

    (kpl/bun)



    Sumber: Otosia.com
    Komentar Anda


    Suka artikel ini ?
    Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman


    Be Smart, Read More
    Back to the top
    Today #mTAG
    LATEST UPDATE
  • Bela Gubernur Sumut yang terjerat korupsi, PKS salahkan media
  • Marak calon tunggal, politikus PDIP tuding ada pihak buat skenario
  • Eza Gionino ditangkap karena narkoba, keluarga sempat tak percaya
  • Tiga tahun Fuad Amin terima jatah Rp 7,5 M dari Dinkes Bangkalan
  • Jelang Pilwalkot Semarang, pasangan Sibagus gerilya tokoh birokrasi
  • LPJ Pengurus PBNU diterima mayoritas Muktamirin
  • Ini laporan resmi pendaftaran peserta Pilkada sampai hari terakhir
  • Mendagri desak pemerintah daerah optimalkan penyerapan anggaran
  • Gubernur Sumut minta KPK ambil alih kasusnya di Kejaksaan
  • Serunya Jessica Mila dapat kejutan dari KapanLagi.comŽ
  • SHOW MORE