Merdeka.com - Banyak orang mengkhawatirkan bakal terjadi kekerasan selepas pemilihan kepala daerah di Aceh yang digelar Senin lalu. Maklum, Serambil Makkah ini daerah bekas konflik lama antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Kedua pihak meneken perjanjian damai pada 2005, setahun setelah gempa dan tsunami menghantam wilayah itu.

Terlebih, konstelasi politik di Aceh menjelang pemilihan juga memanas. Empat kali jadwal pemilihan diundur karena sengketa calon independen. Tapi akhirnya bisa digelar serentak. Berikut penuturan Syaifudin Bantasyam, pengamat politik  Aceh dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, saat dihubungi Muhammad Taufik dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Selasa (10/4):

Bagaimana Anda melihat iklim demokrasi di Aceh selepas Perjanjian Helsinki?

Semua tentu ada instrumennya, ada sumber dayanya. Fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dilakukan ketika maju sebagai calon pilkada. Sejak pilkada 2006 sampai 2012, pemilihan berjalan sukses meski ada persoalan-persoalan kecil. Orang sudah bebas beraktivitas, bebas menentukan pilihan. Ada KIP (Komite Independen Pemilihan), panwas (panitia pengawas), pemerintahan, perkantoran, sekolahan-sekolah, kampus, ada polisi, ada macam-macam, itu tanda proses demokrasi berjalan.

Apakah Anda melihat ada intervensi asing di sana?

Tidak ada. Dulu (pemilihan kepada daerah 2006) juga tidak ada. Kalau dulu ada pendanaan untuk sosialisasi program-program LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari dunia internasional wajar. Tapi kalau intervensi politik jangan sampai ada intervensi asing.

Bagaimana dengan kecurangan selama pemilihan?

Itu yang menangani panwaslu. Laporan-laporan tentu ada, tapi semua harus bisa dibuktikan. Saya rasa wajar. Di semua pemilukada di daerah lain persoalan semacam itu juga ada. Tapi kalau kecurangan yang menimbulkan kekerasan atau lainnya, saya belum mendengar.

Bagaimana dengan aksi-aksi kekerasan di Aceh?

Kekerasan itu tidak bisa dihindarkan. Orang di luar tidak melihat Aceh daerah bekas konflik. Aceh baru enam tahun melakukan pemilihan kepala daerah dan baru menjadi anggota legislatif sekali pada 2009. Jadi tidak mungkin bisa disamakan dengan provinsi lain di Indonesia. Orang boleh beda pendapat. Tapi menurut saya, selama ini aman-aman saja. Irwandi misalnya, dia siap jadi sopir penguasa. Ia mengeluarkan pernyataan menyejukkan.

Apakah Anda melihat rakyat Aceh puas terhadap kepemimpinan mantan pejabat GAM sebelumnya?

Soal kepuasan, sekarang rakyat sudah bisa mengoreksi Irwandi. Kalau tidak, pilkada ini Irwandi bisa menang lagi. Tapi orang memilih tentu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri. Mungkin juga mereka memilih karena merasa untung, karena ada sentimen pribadi, atau karena pertimbangan apa saja. Buktinya ada massa mengambang juga.

Apakah Anda melihat pemimpin Aceh eks pejabat GAM masih konsisten dengan perjuangan rakyat Aceh?

Sejak adanya Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, GAM mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah terikat kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Mereka harus menerima itu. Tak hanya mereka yang melihat, tapi itu juga dirasakan oleh rakyat Aceh, bangsa Indonesia, dan masyarakat internasional.