Merdeka.com - Pemerintah terus tarik ulur soal kenaikan harga bahan bakar minyak. Padahal, wacana kenaikan BBM sudah diungkapkan sejak 2012 lalu, saat harga harga minyak dunia melebihi USD 100 per barel. Tetapi sampai saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan mengulur waktu kenaikan BBM subsidi.

Di sisi lain, pemerintah terus berkoar jika tidak menaikkan atau melakukan pengendalian BBM, subsidi BBM bisa jebol sampai sampai Rp 260 triliun. Tetapi, SBY baru mau menaikkan harga jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui langkahnya mengeluarkan dana bantuan langsung (BLT), seperti saat kenaikan harga yang dilakukan 2008 lalu bagi masyarakat miskin.

"Pemerintah, Kementerian ESDM, sudah cari plus minusnya. Mana dampak yang paling kecil untuk masyarakat kecil," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo pada merdeka.com, Rabu (1/5).

Berikut penuturan Susilo kepada Alwan Ridha Ramdani, Arbi Sumandoyo, Achmad saat mewawancarainya di ruang kerjanya.

Apakah yang strategi yang dilakukan ESDM jelang kenaikan harga BBM?

Strateginya kita persiapkan dengan baik, kita sudah mendapatkan semua masukan-masukan, kita semua sudah sepakat. Tinggal menunggu keputusan presiden dan itu sudah diumumkan di Musrembangnas. Bahwa itu nanti apakah akan ada perubahan-perubahan mungkin saja. Apakah nanti satu harga, makanya ada semacam bantuan.

Kenapa harus menunggu bantuan langsung dulu sebelum menaikkan harga?

Ya, karena presiden memikirkan rakyat, jangan sampai rakyat susah langsung terkena kemudian tidak ada sesuatu buat mereka.

Bukannya lebih berat, menaikkan BBM saat memasuki tahun politik?

Tidak juga, sama saja. Sama saja, daripada sekaligus.

Tapi tetap lambat putusannya?

Begini, keputusan itu berdasarkan pertimbangan matang mana yang dampaknya paling kecil. Itu memerlukan waktu. Kok lambat, yang memang tidak mudah untuk dipikirkan karena yang dipikirkan masyarakat kecil. Kok lama, ya memang lama, karena tidak sesimpel itu, karena urusannya dengan DPR.

Artinya finalisasi keputusan politiknya tidak ada?

Bukan masalah politik, emang ada kaitannya dengan politik. Tapi karena itu satu sistem pemerintahan itu semua masukan-masukan, semua opsi-opsi tetapi yang memutuskan adalah presiden.

Berarti tidak ada keberanian mengetuk satu harga atau dua harga, dan ini bikin masyarakat bingung?

Ya kenapa bingung? kalau kemarin kan tuntutannya cuma satu, subsidi BBM menimbulkan krisis pada fiskal. Belanja negara menjadi tidak efisien, pembangunan infrastruktur tidak berjalan baik karena subsidi BBM. Itu orang sadar, orang sadar tapi tidak mau mengerti.

Wacana dulu adalah pengendalian lalu beralih ke gas kemudian dua harga, lalu kenaikan harga, yang lebih realistis itu yang mana sih?

Semua realistis, kan sekarang cuma kesadaran saja. Sebenarnya banyak yang tidak berhak membeli BBM bersubsidi tetap beli. Seperti industri pertambangan, mobil-mobil mewah, itu masalahnya. Naik harga memang ada dampak-dampaknya. Oleh karena itu pemerintah, Kementerian ESDM, sudah cari plus minusnya. Mana dampak yang paling kecil untuk masyarakat kecil.

Makanya, timbul dua harga karena masyarakat kecil sepeda motor tidak dinaikkan dan itu mengerucut ke situ. Tapi ada masukan-masukan ada kepada presiden dari DPR, Hiswana Migas, koran-koran, itu ribet nanti, macem-macem ngomongnya. Ya sudah kalau gitu (satu harga).

Biodata:

Nama: Susilo Siswoutomo

Tempat tanggal lahir: Boyolali, Jawa Tengah, 4 September 1950.

Pendidikan: Mechanical Engineering-Solar Refrigration Institut Teknologi Bandung, 1970.

Karir:

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012

Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011

Penasihat ahli Wakil Kepala BP Migas, 2007

Dosen di Universitas Sumatera Utara, 1977-1979.